Agama dan Negara

Bookmark and Share

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

      Seperti diketahui, dinamika hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Di samping dapat melahirkan kemajuan besar, hubungan antara keduanya juga telah menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada bedanya, baik ketika negara bertahta di atas agama (pra abad pertengahan), ketika negara di bawah agama (di abad pertengahan) atau ketika negara terpisah dari agama (pasca abad pertengahan, atau di abad modern sekarang ini).
Pola hubungan ronde pertama dan kedua sudah lewat. Bahwa masih ada sisa sisa masa lalu, dalam urusan apa pun termasuk hubungan negara agama, bisa terjadi. Tapi, sekurang kurangnya secara teori, kini kita telah merasa cocok di ronde ketiga, ronde sekular, di mana agama dan negara harus terpisah, dengan wilayah jurisdiksinya masing masing. Agama untuk urusan pribadi, negara untuk urusan publik.

Sejauh ini kita beranggapan hubungan sekularistik untuk agama negara merupakan opsi yang terbaik. Dalam pola hubungan ini, agama tidak lagi bisa memperalat negara untuk melakukan kedzaliman atas nama Tuhan; demikian pula negara tidak lagi bisa memperalat agama untuk kepentingan penguasa.
Tapi apakah persoalan hubungan agama-negara sesederhana itu? Bahwa pola hubungan sekularistik pada mulanya merupakan "wisdom" yang didapat oleh masyarakat Barat dari sejarah panjang hubungan raja dan gereja, kiranya jelas. Bagi umat Islam sendiri, Barat atau Timur sesungguhnya bukan merupakan kategori benar salah atau baik buruk. Barat bisa benar, Timur bisa salah; tapi juga bisa sebaliknya. "Kebaikan bukan soal Barat atau di Timur, melainkan soal ketakwaan" (Q: Al Baqarah/176).
Tapi memang, sejak gagasan sekularisme ini didakwahkan ke Timur, umat Islam menjadi terbelah antara yang menerima dan yang menolak. Yang menolak umumnya karena kecurigaan terhadap apa saja yang datang dari Barat. Tanpa mencoba mengerti kesulitan masyarakat Barat sendiri selama bera¬bad abad dalam menata hubungan agama negara, mereka mencurigai sekularisme sebagai gagasan untuk memarjinalkan Islam dari kehidupan nyata.
Sementara itu, kelompok yang menerima berargumen bahwa seperti umumnya agama, Islam pun terbatas jangkaunnya pada urusan pribadi. Jika ia ditarik ke ruang publik (negara) akan membawa petaka seperti yang pernah terjadi di Barat. Sekularisme adalah pilihan terbaik jika kita ingin membiarkan negara dan agama dalam kewajarannya. Biarlah mereka mengurus tugasnya masing-masing; agama di wilayah privat, negara untuk wilayah publik.


BAB II
PEMBAHASAN

A.   PENGERTIAN SECARA UMUM AGAMA DAN NEGARA
.
Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan (discourse) yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari Negara atau Negara merupakan bagian dari dogma agama.
1.  Agama
  Agama berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tradisi, tidak bergerak,
 peraturan menurut konsep Veda. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ”Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut”.

      Agama dalam bahasa arab ialah din, yang artinya : Taat, takut dan setia, paksaan,tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal. Sinonim kata din dalam bahasa arab ialah milah.Bedanya, milah lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib,atau doktrin dari din itu.

Sedangkan Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan bahwa agama padaumumnya merupakan suatu sistema credo ’tata keimanan’ atau ’tata keyakinan’ atasadanya suatu yang mutlak diluar mansia. Selain itu ia juga merupakan sistema ritus ’tata peribadahan’ manusia kepada sesuatu yang dianggap Yang Mutlak, juga sebagai sistemanorma ’tata kaidah’ yang mengatur hubungan antar manusia serta manusia dengan alamlainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadahan itu.

2.      Negara

Definisi negara dalam Kamu Bahasa Indonesia disebutkan bahwa negara adalahsuatu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasidibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.



Adapun pengertian Negara menurut para ahli antara lain:

·         Georg Jellinek:
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
·         Georg Wilhelm Friedrich Hegel:
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

·         Roger H. Soltau:
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur ataumengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 


·         Prof. Mr. Soenarko:
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerahtertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

·         Aristoteles:
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa,hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangandan kehormatan bersama.

Sedangkan asal mula terbentuknya Negara berdasarkan fakta sejarah adalah :

1.      Pendudukan (Occupatie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudiandiduduki dan dikuasai.Misalnya,Liberiayang diduduki budak-budak   Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

2.      Peleburan (Fusi)
Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru.MisalnyaterbentuknyaFederasi Jermantahun 1871.

3.      Penyerahan (Cessie
Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu.Misalnya,WilayahSleeswijk padaPerang Dunia Idiserahkan oleh Austriakepada Prusia,(Jerman
 
4.      Penaikan (Accesie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur  Sungai atau dari dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah Negara Misalnya, wilayah Negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai   Nil.

5.      Pengumuman (Proklamasi
Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contahnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.

B.     KONSEP RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

      Antara relasi hubungan Agama dan Negara mengalami berbagai pedebatan yang cukup panjang dikalangan ulama Islam hingga kini. Berkenaan dengan hal tersebut maka pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat dibagi atas tiga pendapat yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik[1]. Berikut akan dijelaskan secara rinci :
a. Paradigma Integalistik
Paham ini merupakan pendapat atau konsep yang menggap negara dan agama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paham ini dianut oleh beberapa ulama-ulama Islam diantaranya yang paling ekstrim adalah golongan syiah dengan teori Imamah mereka. Dan juga ulama-ulama terkemuka lainya yakni, Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, serta dikalangan ulama kontemporor seperti Rayid Ridho, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin seperti Hasan Al-Bana, Syaid Qutub, dan lain sebagainya.
Mawardi berpendapat bahwa Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak adalah pemimpin politik[2]. Pemikiran ini tidak beranjak dari ilustrasinya tentang kepemimpinan pada masa Rasullulah dan Khalifah Ar-Rasyidin.
Begitu juga yang ditegaskan Al –Ghazali bahwa:
agama dan raja ibarat dua anak kembar; agama adalah suatu fondasi sedangkan sultan adalah penjaganya; sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan fondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi tertib agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti[3].
Bagitu juga Ibnu Khaldun yang dengan memberikan uruaian tentang makna khalifah bahwa khalifah adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpegang kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasullulah, SAW) dalam memeliharaan urusan agama dan mengatur politik keduniaan[4].
Dan Rasyid Ridha walawpun dia merupakan murid dari Muhammad Abduh yang berpemikiran simbiotik namun Ridha memiliki ide yang berbeda dengan sang gurunya, menurut Ridha eksistensi syariat sangat penting dalam rangka penetapan hukum syariat Islam. Bahwa Islam adalah agama kedaulatan, politik dan pemerintahan, maka bentuk pemeintahan yang lain (selain kekhalifahan) baginya tidak dapat menerpakan syariat Islam[5].
Selanjutnya Al- Ikhwan Al-Muslimin yang dirikan Hasan Al-Bana di Kairo Mesir tahun 1928, yang mana perhatiannya pada mulanya hanya pada kegiatan-kegiatan reformasi moral dan sosial, namun dalam perkembangan berikutnya menjadi suatu organisasi keagamaan dan politik, hal ini terlihat jelas saat mereka mendabakan berdirinya negara Islam di Mesir[6]. Adapun pendapat tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang paling sentral adalah:
Islam adalah suatu agama yang sempurna dan amat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntuan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi sosial; oleh karenanya untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran, umat Islam harus kembali kepada agamanya yang sempurna dan lengkap itu, kembali kepada kitab sucinya, Al-Qur’an dan Sunah Nabi, mencontoh pola hidup rasul dan umat Islam generasi pertama, tidak perlu atau bahkan jarang meniru pola atau sistem politik, ekonomi dan sosial barat[7].
b. Paradigma Simbiotik
Paham ini memahami bahwa agama dan negara adalah saling membutuhkan artinya memiliki hubungan timbal balik, perbedaanya dengan aliran integralistik adalah bahwa agama dan negara suatu etensitas yang berbeda, namun saling membutuhkan, bukanya menyatu seperti yang dimaksud pada paham integralistik. Pemikiran ini di anut kalangan-kalangan ulama Islam yakni Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Jamaludin Al-Afghani, Yusuf Al-Qardawi dan lain-lain.
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa tegak. Pendapat beliau meligitimasikan agama dan negara merupakan dua etensitas yang berbeda, tetapi saling mebutuhkan. Oleh karenannya, konstusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak hanya bersal dari adanya social contect, tetapi bisa saja diwarnai dengan hukum agama[8].
Jamaludin Al-Afghani dalam membahas ketatanegaraan lebih menghendaki pemerintahan republik dimana pemikiran beliau lebih dipengaruhi pemikiran barat, namun hal ini menurut beliau cukup ideal diterapkan pada pemerintahan, sebab di dalamnya terdapat kekebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang dasar, tetapi tidak lepas dari pemahaman beliau terhadap prisnsip-prinsip ajaran Islam[9]. Selanjutnya pemikiran beliau dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Abduh. Abduh tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika sistem khalifah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikianpun harus sesuai perkembanga masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir, menurutnya lebih jelas lagi bahwa Islam tidak menentukan bentuk pemeritahan. Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama memelihara dasar-dasar agama, dan menafsirkan selama ia berkaitan dengan masalah keduniaan. Produk dari pemahaman ini tidak bertentangan dengan salah satu pokok agama. Dalam kepala mereka adalah bentuk pemerintahan. Artinya merekalah menentukan bagaimana bentuk pemerintahan yang mereka kehendaki[10]. Namun demikian tidak berari Muhammad Abduh memisahkan antara urusan agama dan negara secara mutlak, namun menurutnya Islam menetapkan hak-hak dan kewajiban kepada rakyat dan pemerintah, dan pemeritah wajib menegakan keadilan yang dituntut oleh agama dan rakyat[11].
Demikian juga pendapat yang dikemukakan ulama kontemporer Yusuf Al-Qardawi bahwa:
Ada yang mengatakan, karen demokrasi itu merupakan hukum bagi rakyat oleh rakyat, yang berarti harus menolak pendapat yang mengatakan kedaulatan pembuat hukum hanya miliki Allah, hal ini merupakan pendapat yang tidak bisa diterima. Prinsip hukum miliki rakyat, yang merupakan asas demokrasi, tidak bertentangan dengan prinsip hukum milik Allah yang merupakan asas penetapan hukum dalam Islam[12].
c. Paradigma Sekularistik
Paradigma ini beranggapan bahwa ada pemisahan antara agama dan negara, agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidang masing-masing, sehingga keberadaanya harus dipisahkan. Hal ini dianut beberapa ulama kontemporer yakni Ali Abdul Raziq, Muhammad Husain Haikal dan lain-lain.
Menurut Raziq, pemerintahan Rasul bukanlah bagian dari tugas kerasulannya, melainkan tugas terpisah dari dakwah Islamnya dan berada di luar tugas kerasulan. Alasanya, bahwa Nabi Muhammad, SAW memang telah mendirikan negara di Madinah, akan tetapi sulit membuat kesimpulan bagaimana prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh Rasul, demikian pula tidak ada informasi yang cukup mengenai fungsi-fungsi pemerintahan lain, minsalnya masalah keungan dan wawasan, dan keamanan jiwa dan harta. Namun demikian, bagian-bagian tugas yang dilakukan oleh Nabi seperti ekspedisi militer untuk membeladiri, distribusi zakat, jizyah dan ghanimah, pendeleglasian tugasnya kepada para sahabat untuk melaksanakanya. Jadi kegiatan kenegaraan merupakan keadaan nabi yang terpisah dari jabatan beliau sebagai Rasul, melainkan merupakan tugas beliau sebagai pemimpin dalam dunia muamalah manusia biasa[13].
Pendapat tesebut sealiran dangan pendapat Muhammad Husain Haikal dimana ia menyampaikan bahwa :
Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintah, dan akan tetapi ia melatakan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menentukan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah[14].
C.    HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM  ISLAM
Tinjauan hubungan agama-negara –secara ideologis– pertama-tama harus diletakkan pada proporsinya sebagai pemikiran cabang, bukan pemikiran mendasar tentang kehidupan (aqidah). Sebab pemikiran mendasar tentang kehidupan  adalah pemikiran menyeluruh (fikrah kulliyyah) tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta tentang apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan sesudah kehidupan dunia, dan hubungan antara kehidupan dunia dengan apa yang ada sebelumnya dan sesudahnya (An Nabhani, 1953). Oleh sebab itu, pembahasan hubungan agama-negara harus bertolak dari pemikiran mendasar tersebut, baru kemudian secara langsung dibahas hubungan agama-negara sebagai pemikiran cabang yang lahir dari pemikiran mendasar tersebut.
Mengingat kini ideologi yang ada di dunia ada 3 (tiga), yaitu Sosialisme (Isytirakiyyah), Kapitalisme (Ra`sumaliyyah), dan Islam, maka aqidah atau pemikiran mendasar tentang kehidupan pun setidaknya ada 3 (tiga) macam pula, yakni aqidah Sosialisme, aqidah Kapitalisme, dan aqidah Islamiyah. Masing-masing aqidah ini merupakan pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pelbagai pemikiran cabang tentang kehidupan, termasuk di antaranya hubungan agama-negara.
 
Pandangan yang Berkembang
Aqidah Sosialisme adalah Materialisme (Al Maaddiyah), yang menyatakan segala sesuatu yang ada hanyalah materi belaka. Tidak ada tuhan, tidak ada ruh, atau aspek-aspek kegaiban lainnya. Materilah asal usul segala sesuatu. Materi merupakan dasar eksistensi segala macam pemikiran. Dari ide materialisme inilah dibangun 2 (dua) ide pokok dalam Sosialisme yang mendasari seluruh bangunan ideologi Sosialisme, yaitu Dialektika Materialisme dan Historis Materialisme (Ghanim Abduh, 1964).
Atas dasar ide materialisme itu, dengan sendirinya agama tidak mempunyai tempat dalam Sosialisme. Sebab agama berpangkal pada pengakuan akan eksistensi tuhan, yang jelas-jelas diingkari oleh ide materialisme. Bahkan agama dalam pandangan kaum sosialis hanyalah ciptaan manusia yang tertindas dan merupakan candu yang membius rakyat yang harus dimusnahkan dari muka bumi. (Lihat Karl Heinrich Marx, Contributon to the Critique of Hegel’s Philosophi of Right (1957 : 42)
Dengan demikian, menurut Sosialisme, hubungannya dapat diistilahkan sebagai hubungan yang negatif, dalam arti Sosialisme telah menafikan secara mutlak eksistensi dan pengaruh agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Agama merupakan candu masyarakat yang harus dibuang dan dienyahkan.
Aqidah ideologi Kapitalisme, adalah pemisahan agama dari kehidupan (fashluddin ‘anil hayah), atau sekularisme. Ide ini tidak menafikan agama secara mutlak, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Keberadaan agama memang diakui –walaupun hanya secara formalitas– namun agama tidak boleh mengatur segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial,  budaya, dan sebagainya. Agama hanya mengatur hubungan pribadi manusia dengan tuhannya, sedang hubungan manusia satu sama lain diatur oleh manusia itu sendiri (Zallum, 1993).
Berdasarkan aqidah Kapitalisme, formulasi hubungan agama-negara dapat disebut sebagai hubungan yang separatif, yaitu suatu pandangan yang berusaha memisahkan agama dari arena kehidupan. Agama hanya berlaku dalam hubungan secara individual antara manusia dan tuhannya, atau berlaku secara amat terbatas dalam interaksi sosial sesama manusia. Agama tidak terwujud secara institusional dalam konstitusi atau perundangan negara, namun hanya terwujud dalam etika dan moral individu-individu pelaku politik.
Aqidah Islamiyah adalah iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, dan qadar (taqdir) Allah. Aqidah ini merupakan dasar ideologi Islam yang darinya terlahir berbagai pemikiran dan hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia.  Aqidah Islamiyah menetapkan bahwa keimanan harus terwujud dalam keterikatan terhadap hukum syara’, yang cakupannya adalah segala aspek kehidupan, dan bahwa pengingkaran sebahagian saja dari hukum Islam (yang terwujud dalam sekulerisme) adalah suatu kebatilan dan kekafiran yang nyata. Allah SWT berfirman :
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan..” (QS An Nisaa` : 65)
Barangsiapa yang tidak memberi keputusan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (QS Al Maa`idah : 44)
Berdasarkan ini, maka seluruh hukum-hukum Islam tanpa kecuali harus diterapkan kepada manusia, sebagai konsekuensi adanya iman atau Aqidah Islamiyah. Dan karena hukum-hukum Islam ini tidak dapat diterapkan secara sempurna kecuali dengan adanya sebuah institusi negara, maka keberadaan negara dalam Islam adalah suatu keniscayaan. Karena itu, formulasi hubungan agama-negara dalam pandangan Islam dapat diistilahkan sebagai hubungan yang positif, dalam arti bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna dan bahwa agama tanpa negara adalah suatu cacat yang akan menimbulkan reduksi dan distorsi yang parah dalam beragama. Agama tak dapat dipisahkan dari negara. Agama mengatur seluruh aspek kehidupan melalui negara yang terwujud dalam konstitusi dan segenap undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Maka dari itu, tak heran banyak pendapat para ulama dan cendekiawan Islam yang menegaskan bahwa agama-negara adalah sesuatu yang tak mungkin terpisahkan. Keduanya ibarat dua keping mata uang, atau bagaikan dua saudar kembar (tau`amaani). Jika dipisah, hancurlah perikehidupan manusia.
Imam Al Ghazali dalam kitabnya Al Iqtishad fil I’tiqad halaman 199 berkata :
“Karena itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang lenyap.”
Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ul Fatawa juz 28 halaman 394 telah menyatakan : 
“Jika kekuasaan terpisah dari agama, atau jika agama  terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.”
Sejalan dengan prinsip Islam bahwa agama dan negara itu tak mungkin dipisahkan, juga tak mengherankan bila kita dapati bahwa Islam telah mewajibkan umatnya untuk mendirikan negara sebagai sarana untuk menjalankan agama secara sempurna. Negara itulah yang terkenal dengan sebutan Khilafah atau Imamah. Taqiyyuddin An Nabhani dalam kitabnya Nizhamul Hukmi fil Islam hal. 17 mendefinisikan Khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.
Seluruh imam madzhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah)  ini.  Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416:
“Para imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi‘i, dan Ahmad) –rahimahumullah– telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya, dan bahwa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah,) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya…”
Tak hanya kalangan empat madzhab dalam Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah, bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah juga termasuk Khawarij dan Mu’tazilah tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah.

Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar jilid 8 hal. 265 mengatakan :
“Menurut golongan Syi’ah, mayoritas Mu’tazilah dan Asy’ariyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara’.”
Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal WalAhwa’ Wan Nihal juz 4 hal. 87 mengatakan :
“Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji’ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah (Khilafah)…”
Kekeliruan Kaum Substansialis
Kendatipun hubungan agama dan negara dalam Islam sudah jelas dan gamblang, namun sayangnya masih saja ada saja kesalahpahaman atau kekeliruan pada sebagian orang mengenai hal tersebut. Kekeliruan yang paling umum dijumpai adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang penting bukan bentuk formal negaranya, yakni Khilafah, tetapi substansi ajaran Islam itu sendiri, seperti keadilan, persamaan, persatuan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip itulah yang katanya penting dan substansial, bukan bentuk negara secara legal-formal. Karena itu, Khilafah bisa saja diganti dengan sistem republik, kerajaan, atau sistem politik lainnya asalkan substansi ajaran Islam tetap dapat dipelihara dan diwujudkan.
Secara global, dapat ditegaskan bahwa pola pikir semacam ini tidak mungkin terlahir dari Aqidah Islamiyah, sebab pola pikir ini jelas-jelas bertentangan dengan Aqidah Islamiyah dan bertentangan pula dengan nash-nash tafshili (rinci) yang menegaskan kewajiban Khilafah. Dibuang kemana gerangan dalil-dalil Al Kitab, As Sunnah, Ijma’ Shahabat dan Qa’idah Syar’iyyah yang mendasari wajibnya Khilafah? Apakah semua dalil yang sahih itu bisa saja dengan mudah diingkari dengan dalih bahwa Khilafah sekedar aspek legal-formal, bukan substansi? Dibuang kemana pula pendapat para imam madzhab dan mujtahidin terpercaya yang mengatakan wajibnya Khilafah? Apakah semua pendapat para ulama itu –rahimahumullah– adalah sampah kotor yang harus dimasukkan tempat sampah ataukah hanya sekedar dongeng cengeng bernada romantisme yang tidak laku lagi dijual di era modern ini?
Jelaslah, pola pikir kaum substansialis sebenarnya lahir dari Aqidah Kapitalisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Aqidah inilah sebenarnya asumsi pokok yang mendasari seluruh bangunan argumentasi sekuleristik dari kaum substansialis. Hanya saja, mereka tidak menyatakann asumsi ini secara terang-terangan, sebab jika dinyatakan, tentu akan mendapat reaksi dan tentangan keras dari umat Islam (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, 1980).
Kritik terhadap pendapat ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut :
  1. Apa yang disebut-sebut sebagai “substansi” Islam itu sendiri sebenarnya tidak begitu jelas apa maksudnya dan apa maunya, demikian pula poin-poin dalam “substansi”, seperti persatuan, keadilan, dan lain-lain. Ada kalanya “substansi” itu disejajarkan dengan “maqashidusy syari’ah” yang merupakan tujuan penerapan syariah, seperti muhafazhah ‘alal mal, muhafazhah ‘alal karamah, muhafazhah ‘alal aql, dan seterusnya. Ada kalanya “substansi” itu ditafsirkan sebagai nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua pihak dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa memandang agama dan keyakinan individunya. Ketidak jelasan pengertian “substansi” Islam ini saja sebenarnya sudah menunjukkan kelemahan dan kerapuhan cara pandang kaum substansialis mengenai hubungan agama-negara. Sebab kejelasan pengertian suatu terminologi dalam pemaparan sebuah ide adalah suatu keharusan dan tuntutan yang mutlak. Kejelasan pengertian di samping merupakan tuntutan akademis dan tuntutan ilmiah, juga merupakan suatu faktor yang akan membuat terminologi itu menjadi operasional. Kekaburan makna dari suatu istilah tidak lain hanyalah menunjukkan adanya kecacatan  ide secara akademis dan ilmiah, di samping mengakibatkan suatu istilah menjadi tidak operasional (Amien Rais, 1991). Dengan demikian, ide kaum substansialis ini tak lebih hanyalah sebuah ide kosong yang tak ada substansinya.
  2. Tidak ada kejelasan kategorisasi istilah “substansi” atau “formal”, apakah ia suatu definisi syar’i (at ta’rif asy syar’i) yang harus diistinbath dari dalil-dalil syar’i, ataukah definisi non-syar’i (at ta’rif ghairu syar’i) yang memang semata merupakan deskripsi fakta (Zallum, 1985). Juga tidak jelas bagaimana muncul pengutamaan atau prioritas “substansi” daripada “formal”, sehingga seolah-olah yang wajib itu “substansi”, sedang “formal” itu tidak wajib. Ketidak jelasan kategorisasi ini semakin mengaburkan apa yang dimaksud dengan “substansi”.
  3. Mengutamakan “substansi”  daripada aspek “legal-formal”, dapat diartikan mengutamakan tujuan daripada cara. Cara apa saja bisa ditempuh, asalkan tetap menuju kepada satu tujuan. Ini tentu saja kaidah berpikir yang bertentangan dengan Islam. Islam tidak demikian. Satu tujuan yang Islami, harus dicapai dengan cara yang Islami pula, bukan dengan sembarang cara, apalagi dengan menggunakan hukum-hukum kufur. Islam tidak mengenal prinsip “Al Ghayah tubarrirul waashitah” (Tujuan dapat menghalalkan segala cara/ the end justifies the means). Kaidah yang benar adalah “Al Ghayah laa tubarrirul waashithah”, artinya, tujuan tidak membenarkan segala sarana atau cara. Suatu tujuan yang Islami, harus semata ditempuh dengan cara yang Islami, bukan yang lain (An Nabhani, 1964).









BAB III
PENUTUP
A.    KESIMPULAN

·         Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat dibagi atas tiga pendapat yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.

·         Hubungan agama-negara dalam pandangan Islam harus didasarkan pada Aqidah Islamiyah, bukan aqidah yang lain. Hubungan ini sangatlah eratnya, karena agama (Islam) tanpa negara tak akan dapat terwujud secara sempurna dalam kehidupan.

·         Hubungan ini secara nyata akan dapat diwujudkan jika berdiri negara Khilafah Islamiyah, yang pendiriannya merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin. Tanpa Khilafah, agama dan negara akan terpisah dan terceraikan. Dalam keadaan demikian, menerapkan Islam secara sempurna dan menyeluruh adalah utopia, ibarat mimpi di siang bolong. [ Muhammad Shiddiq Al Jawi** ]


DAFTAR PUSTAKA

H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: UI-Press, 1990), Cet. Ke- II., h. 63.
J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke- V., h. 44.








{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment