Neraca Pembayaran

Bookmark and Share
NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN
LUAR NEGERI


BAB IV
NERACA  PEMBAYARAN  DAN  PERDAGANGAN  LUAR  NEGERI
A.      PENDAHULUAN
Kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri merupakan bagian yang integral dari keseluruhan kebijaksanaan yang berlandaskan pada trilogi pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat yang merata dan adil dan meletakkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Salah satu tugas pokok selama Repelita I adalah me­Iaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi sebagai lan­dasan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang. Untuk masa Repelita II, pengerahan dana-dana pembangunan dalam negeri mau­pun dana luar negeri tetap merupakan salah satu kebijaksanaan utama guna peningkatan laju pertumbuhan dan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi yang antara lain meliputi struktur pro­duksi dan perdagangan luar negeri.

Di samping menunjang laju pertumbuhan ekonomi, neraca pem­bayaran harus dapat pula menunjang peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, penyebaran pembangunan ke da­erah-daerah serta pengendalian kestabilan, harga barang-barang kebu­tuhan pokok di dalam negeri. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk me­ngembangkan ekspor melalui diversifikasi serta pengendalian impor guna menghemat, penggunaan devisa melalui substitusi impor maupun untuk menjaga kestabilan harga di dalam negeri tetap merupakan ke­bijaksanaan utama di bidang perdagangan luar negeri. Di samping perkembangan ekspor dan impor barang dan jasa, kemantapan pada neraca pembayaran dipengaruhi pula oleh kebijaksanaan di bidang lalu lintas modal dan kebijaksanaan yang menyangkut pemeliharaan cada- ngan devisa. Pinjaman dan penanaman modal dari luar negeri sebagai sumber pembiayaan pelengkap telah menunjang usaha-usaha  pemba-­


237



ngunan selama pelaksanaan Repelita I dan Repelita II, tetapi peranan­nya semakin berkurang.
Tahun-tahun 1974/75 dan 1975/76 merupakan periode yang berat bagi perkembangan neraca pembayaran Indonesia, hal mana di­sebabkan baik oleh masalah masalah di dalam negeri maupun oleh faktor-faktor yang bersifat ekstern. Akibat kesulitan keuangan yang dialami oleh Pertamina, maka selama tahun-tahun tersebut banyak se­kali dana yang telah dikeluarkan guna melunasi hutang-hutang perusa­haan bersangkutan. Sepanjang dana tersebut berbentuk devisa maka hal itu telah membawa akibat yang amat buruk pada neraca pemba­yaran. Cadangan devisa yang sejak tahun 1970/71 terus meningkat, telah mengalami kemunduran yang menyolok selama tahun 1974/75 dan 1975/76. Berkat segera ditempuhnya langkah-langkah yang me­nyangkut pengandalian dan pengusahaan pinjaman-pinjaman luar ne­geri, peningkatan ekspor melalui kebijaksanaan Pemerintah yang di­kenal sebagai paket I April 1976, dan penghematan dalam penggunaan devisa untuk impor, maka masalah pelunasan hutang-hutang luar negeri Pertamina akhirnya dapat diatasi sehingga kemantapan neraca pem- bayaran juga dapat dipulihkan kembali.
Faktor-faktor ekstern yang turut mempengaruhi kemunduran po­sisi neraca pembayaran selama masa 1974/75 - 1975/76 adalah per­golakan perekonomian dunia dan kemerosotan dibidang produksi dan perdagangan dunia yang telah menyebabkan kemunduran dalam nilai ekspor akibat merosotnya harga-harga bahan mentah di pasaran inter­nasional pada satu pihak dan meningkatnya nilai impor karena kenai­kan harga pangan dan bahan baku pada lain pihak.
238
 
Dengan perkembangan perdagangan dan ekonomi dunia ke arah yang membaik sejak pertengahan ke dua tahun 1975, posisi neraca pembayaran selama tahun 1976/77 menunjukkan perbaikan yang pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemantapan neraca pembayaran ini dipenkirakan akan dapat terus dipertahankan selama tahun 1977/78 walaupun keadaannya mungkin tidak sebaik tahun 1976/77. Hal ini antara lain oleh karena krisis pangan dalam negeri akibat serangan hama dan musim kering yang luar biasa yang telah mengharuskan kita untuk mengimpor beras dalam jumlah yang paling besar yang pernah dilakukan selama ini.

Secara keseluruhan, maka penyelesaian masalah hutang-hutang lama, kebijaksanaan tentang persyaratan hutang-hutang baru, laju pertumbuhan ekspor dan perkembangan pola impor telah menghasil-kan suatu perkembangan yang menggembirakan dari neraca pembayar- an Indonesia selama masa 1973/74 1977/78. Dari berbagai segi banyak sekto-sektor neraca pembayaran yang telah mencapai, atau malahan melebihi perkiraan yang tercantum dalam Repelita II.
Perkembangan neraca pembayaran Indonesia selama Repelita I dan Repelita II tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik dan ekonomi dunia. Pergolakan dan kemerosotan di bidang produksi, perdagangan dunia serta keuangan internasional yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini, merupakan kelanjutan dari gejo­lak-gejolak yang telah melanda hubungan ekonomi antar negara sejak permulaan tahun tujuh puluhan.
Dalam masa 1972 - 1975 negara-negara berkembang  dihadap-kan dengan krisis pangan yang disertai dengan kenaikan dalam harga pangan seperti beras dan gandum. Krisis energi dan bahan baku meru­pakan suatu kejadian internasional lainnya sejak pertengahan kedua tahun 1973 yang mempunyai berbagai macam pengaruh yang menda­lam pada neraca pembayaran dan laju pertumbuhan ekonomi negara­negara di dunia. Krisis energi telah mengakibatkan kenaikan yang besar di dalam harga minyak bumi dan membawa keuntungan dalam bentuk penerimaan devisa bagi negara-negara pengekspor minyak ter­masuk Indonesia. Di lain pihak krisis tersebut telah pula meningkat­kan tarif angkutan dan harga bahan baku yang mempergunakan mi­nyak bumi atau hasilnya sebagai bahan mentah, antara lain pupuk. Krisis lainnya lagi disebabkan oleh kegoncangan dalam sistem moneter internasional yang telah terjadi sejak tahun 1966 yang pada hakekat- nya disebabkan oleh kenyataan bahwa perjanjian Bretton Woods ta­hun 1944 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi in­ternasional. Kegoncangan-kegoncangan tersebut memuncak dalam ber- bagai krisis moneter sejak tahun 1970. Keadaan moneter internasional hanya menunjukkan ketenangan sementara setelah diadakannya Smit­hsonian Agreement pada bulan Desember 1971 di mana disepakati untuk mengadakan perubahan dalam paritas valuta-valuta dari negara- negara Kelompok Sepuluh.

239


Segala masalah-masalah ini yang berkaitan dengan kelangkaan dalam persediaan pangan, sumber-sumber tenaga dan bahan baku, ketidak pastian dalam nilai valuta negara-negara industri, laju inflasi internasional, ketidak stabilan dalam laju pertumbuhan ekonomi ne­gara-negara industri serta hambatan-hambatan dalam perdagangan in­ternasional antara lain akibat timbulnya kembali gejala proteksionis­me di negara-negara industri telah merupakan rintangan yang berat ke arah perluasan perdagangan internasional dan kestabilan sistem moneter dunia. Khususnya untuk negara-negara yang sedang berkem­bang kegoncangan yang terjadi di bidang perdagangan dan keuangan internasional membawa serta berbagai pengaruh yang tidak menentu pada perdagangan luar negeri dan laju pembangunan  di dalam  negeri.
Setelah menderita krisis moneter dan pertumbuhan produksi yang sangat lamban yang disertai dengan kecenderungan inflasi serta pem­batasan-pembatasan perdagangan dan arus modal di dalam tahun 1970 dan 1971, maka dalam tahun 1972 dan 1973 ekonomi dunia menga­lami masa ekspansi kembali.
Apabila negara-negara industri selama masa 1962 - 1972 telah mengalami laju pertumbuhan dalam produksi riil rata-rata sebesar 4,6%, maka dalarn tahun 1973 produksi riil negara-negara tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 5,9% dibandingkan dengan tahun 1972, dengan laju pertumbuhan yang terbesar untuk Jepang, Kanada, Italia, dan Inggeris. Sebagai akibat kenaikan dalam kegiatan pereko­nomian di negara-negara industri, maka meningkat pula permintaankan bahan mentah dan bahan baku yang dipergunakan dalam pro­duksi industri. Perkembangan ini pada gilirannya mempengaruhi volume dan nilai perdagangan dunia yang dalam tahun 1973 masing­masing meningkat dengan 13 % dan 27,7 %. Sementara itu tekanan inflasi di negara-negara industri yang te.lah mulai terasa sejak tahun 1971 diperkuat lagi oleh dua faktor yang khusus. Pertama, terjadinya kekurangan persediaan di dunia akan pangan, pupuk dan bahan mentah lainnya akibat kondisi produksi yang buruk di dalam tahun 1972; dan kedua, kenaikan biaya hidup yang mengakibatkan kenaik­an dalam upah dan biaya produksi. Dalam tahun 1973, laju inflasi di negara-negara industri meningkat dari rata-rata 4,1% selama masa 1962 - 1972 menjadi 7,3%.
240
 
 





Meskipun demikian, neraca perdagangan negara negara industri dalam tahun 1973 tetap menunjukkan surplus yang tinggi, yaitu se- besar US $ 10,9 milyar dibandingkan dengan US $ 10,2 milyar dalam tahun 1972. Dalam tahun 1973 surplus neraca perdagangan yang paling besar terjadi di Jerman Barat, yaitu US $ 15,2 milyar dan di Jepang sebesar US $ 3,6 milyar.
Laju inflasi di negara-negara industri disertai dengan berbagai krisis di bidang pangan, energi dan bahan baku, serta sistem keuang­an internasional telah mengakibatkan resesi dunia yang berkecamuk dari triwulan terakhir tahun-1973 hingga titik terendahnya pada per- tengahan tahun 1975. Langkah-langkah yang ditempuh oleh negara negara industri di bidang fiskal dan moneter tidak berhasil untuk me­nanggulangi inflasi tetapi malah menimbulkan stagnasi dan pengang­guran. Stagnasi tersebut telah menurunkan laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri. Untuk pertama kalinya setelah perang dunia kedua, laju pertumbuhan ekonomi menjadi negatif di Amerika Serikat dalam tahun 1974 dan 1975 di Jepang dalam tahun 1974 dan di Jer- man Barat dalam tahun 1975. Secara keseluruhan, negara-negara in­dustri mengalami kenaikan dalam produksi nasional bruto riil sebe- sar 0,1 % dalam tahun 1974 dan penurunan sebesar 1,4% dalam tahun 1975.
Menjelang akhir tahun 1975 perekonomian dan kegiatan produk-si di negara-negara industri mulai pulih kembali. Pertumbuhan yang pesat berlangsung dalam semester pertama tahun 1976, sedang dalam semester ke dua laju pertumbuhan menjadi lebih lamban. Kecende-rungan ini  menyebabkan bahwa produksi nasional bruto riil untuk negara-negara industri secara keseluruhan naik dengan 5,2% dalam tahun 1976 untuk kemudian mengalami pertumbuhan hanya sebesar 3,5% dalam tahun 1977. Keadaan ini adalah akibat dari laju inflasi yang belum dapat diturunkan, tingkat pengangguran yang masih ting-gi  dan kelambanan dalam pulihnya kembali  kegiatan  investasi.
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak luput dari pengaruh gejolak krisis ekonomi dan moneter dunia. Selama tahun 1972 dan 1973 dimana negara-negara industri mengalami pertumbuh-an produksi riil yang pesat, perdagangan dunia juga berada paling ting-

241


kat yang tinggi dengan kenaikan dalam volume sebanyak 13% dan kenaikan dalam nilai sebesar 27,7% dalam tahun 1973 dibandingkan dengan tahun 1972. Negara-negara industri dalam tahun yang sama mengalami kenaikan dalam volume ekspor sebesar 14% dan kenaikan dalam nilai ekspor sebanyak 24,8%. Volume ekspor negara-negara berkembang pengekspor minyak bumi naik dengan 13,5% sedang ni­lai ekspor bertambah dengan 44,7 % dalam tahun 1973 dibandingkan dengan tahun 1972. Dalam tahun yang sama volume dan nilai ekspor negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak bumi masing­masing telah menunjukkan pertumbuhan sebesar 8% dan 33,9%. Di lain pihak volume impor untuk negara-negara berkembang naik de­ngan lebih pesat lagi dalam tahun 1973, yaitu 21,5% untuk negara­negara pengekspor minyak bumi dan 13,5 % untuk negara-negara lain-nya. Nilai impor untuk kedua kelompok negara yang sedang berkem­bang naik dengan masing-masing 33,7% dan 27,7%. Kenaikan dalam nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan  kenaikan dalam nilai impor negara-negara yang sedang berkembang disebabkan karena perbaikan dalam nilai tukar perdagangan yaitu untuk negara-negara pengekspor minyak bumi telah naik dengan 15,9% sedang negara-ne­gara lainnya mengalami perbaikan sebesar 10,2%.
Pengaruh resesi dunia terasa paling besar dalam tahun 1975, de­ngan penurunan dalam volume perdagangan dunia sebesar 4,5% dan kenaikan dalam nilai sebesar 2,7%, bila dibandingkan dengan tahuh 1974. Negara-negara berkembanglah yang paling menderita akibat resesi tersebut, hal mana tercermin dari kenyataan bahwa nilai ekspor negara-negara pengekspor minyak bumi turun dengan 8,8 % dan nilai ekspor negara-negara berkembang lainnya turun sebesar 3,5%. Di lain pihak negara-negara indutri mengalami kenaikan dalam nilai ekspor­nya sebesar 5,5% dalam tahun 1975 dibandingkan dengan tahun 1974. Meskipun volume impor negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak bumi turun dengan 5% dalam tahun 1975, namun nilai impor mereka naik dengan 3,1 %. Volume ianpor negara negara pengekspor minyak bumi dalam tahun 1975 naik dengan 16,5 % sedang nilai im­por naik dengan 55,5% dibandingkan dengan tahun 1974. Dalam ta­hun yang sama volume impor negara-negara industri turun dengan 7,5% dan nilai impor mengalami kemunduran sebesar 0,6%.  Perkem-
242
 
 


bangan ini disebabkan karena kemerosotan dalam nilai tukar perda- gangan untuk negara-negara berkembang yaitu penurunan sebesar 7,4 % dalam tahun 1974 dan 11,5 % dalam tahun 1975 untuk negara- negara bukan pengekspor minyak bumi dan penurunan sebesar 5,9% dalam tahun 1975 untuk negara-negara pengekspor minyak bumi. Se-      baliknya negara-negara industri telah mengalami kenaikan sebesar 2,8% dalam nilai tukar perdagangan selama tahun 1975 dibanding-kan dengan tahun 1974.
Perkembangan yang tidak menguntungkam ini juga terlihat pada transaksi berjalan. Negara-negara industri yang telah mengalami de­-fisit sebesar US $ 9,8 milyar pada transaksi berjalan dalam tahun 1974, berhasil memperoleh surplus sebesar US $ 17,8 milyar dalam tahun 1975. Transaksi berjalan  dari negara-negara berkembang bu­kan pengekspor minyak bumi dalam tahun 1974 menunjukkan defi- sit sebesar US $ 33,3 milyar pada tahun 1974 dan US $ 50,5 milyar dalam tahun 1975. Negara-negara pengekspor minyak bumi menga-lami penurunan pada surplus transaksi berjalan dari US $ 63,3         milyar dalam tahun  1974 menjadi US $ 32,3 milyar dalam tahun 1975.
Dengan meredanya resesi dunia dan pulihnya kembali kegiatan produksi di negara-negara industri, volume perdagangan dunia dalam tahun 1976 menunjukkan peningkatan sebesar 11 % sedang nilai perdagangan bertambah dengan 17,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan nilai ekspor negara-negara industri dalam tahun 1976 adalah sebesar 16,o% dibandingkan dengan-tahun 1975. Nilai ekspor negara-negara berkembang pengekspor minyak bumi mengalami kenaikan sebesar 25,4%, sedang-nilai ekspor negara-nega­ra berkembang lainnya meningkat dengan 23,7% dalam tahun 1976. Perkembangan ini disebabkan baik karena peningkatan volume, mau­pun harga satuan ekspor, di mana harga satuan ekspor untuk negara- negara berkembang telah meningkat dengan lebih besar dibandingkan dengan negara-negara industri. Di lain pihak nilai impor negara-ne­gara industri dalam tahun 1976 naik dengan 20,8%, dibandingkan dengan tahun 1975, sedang negara-negara berkembang pengekspor minyak bumi dan negara-negara berkembang lainnya  mengalami  ke-

243

































































naikan dalam nilai impornya sebesar masing-masing 24,1 % dan 9,7%. Peningkatan nilai impor dalam. tahun 1976 untuk  negara-ne­gara industri dan negara-negara berkembang pengekspor minyak bumi terutama disebabkan karena kenaikan dalam volume impor. Bagi negara-negara berkembang lainnya kenaikan dalam nilai impor adalah akibat naiknya harga satuan impor mereka sedang volume impor hanya meningkat dengan 2,0%. Adalah suatu gejala yang menggembirakan bahwa negara-negara berkembang dalam tahun 1976 mengalami kenaikan dalam nilai tukar perdagangan setelah kemerosotan yang terjadi selama tahun 1975 dan tahun 1974  khu­susnya bagi negara bukan pengekspor minyak bumi. Dalam tahun 1976 nilai tukar perdagangan membaik bagi kedua kelompok negara ini, yaitu naik dengan sekitar 5,1% .
Perkembangan yang menguntungkan dalam kegiatan perekono- mian dunia disertai dengan perbaikan dalam nilai tukar perdagangan bagi negara negara berkembang mengakibatkan bahwa negara-negara berkembang pengekspor minyak bumi mengalami kenaikan dalam surplus transaksi berjalan, dari US $ 32,3 milyar dalam tahun 1975 menjadi US $ 44,3 milyar dalam tahun 1976; sedang defisit transak­-si berjalan yang dialami oleh negara negara. berkembang  lainnya dapat-dikurangi dari US $ 50,5 milyar menjadi US $ 36,8 milyar. Sebaliknya kelompok negara-negara industri utama yang dalam ta­-hun 1975 mempunyai surplus pada transaksi berjalan neraca pemba­yaran sebesar US $ 17,8 milyar, mengalami kemunduran dalam tahun 1976 sehingga saldo transaksi berjalan menjadi sekitar nol. Di Amerika Serikat ekspor berkemlang dengan lamban dalam tahun 1976 sedang di Jerman Barat impor bertambah dengan pesat, hal mana mengakibatkan kemunduran dalam saldo neraca perdagangan mereka. Sebaliknya Jepang mengalami kenaikan yang besar dalam posisi transaksi berjalan dari defisit sebesar US $. 0,7 milyar dalam tahun 1975 menjadi surplus sebesar US $ 3,9 milyar dalam tahun 1976. Surplus tersebut disebabkan karena menurunnya impor sedang­kan ekspor meningkat dengan cepat.
Kenaikan dalam volume dan nilai perdagangan dunia berlang- sung terus dalam tahun 1977 dengan perkiraan  bahwa  volume  dan

244




nilai masing-masing telah mengalami kenaikan sebesar 7,5% dan 15,6% dibandingkan dengan tahun 1976. Saldo negatif dari neraca perdagangan negara-negara yang berkembang bukan pengekspor mi­nyak bumi berkurang dari US $ 38,5 milyar dalam tahun 1975 menjadi US $ 23,5 milyar dalam tahun 1976 dari US $ 18,5 milyar dalam tahun 1977. Demikian pula defisit pada transaksi berjalan ke- larnpok negara tersebut di atas dapat dikurangi dari US $ 50,5 milyar dalam tahun 1975 menjadi US $ 36,8 milyar dalam tahun 1976 dan US $ 33,5 milyar dalam tahun 1977. Negara-negara berkembang peng­ekspor minyak bumi telah mengalami kenaikan surplus perdagangan dari US $ 49,8 milyar dalam tahun 1975 menjadi US $ 66,3 milyar dalam tahun 1976 dan US $ 67,5 milyar dalam tahun 1977. Surplus transaksi berjalan negara-negara pengekspor minyak dalam tahun 1977 agak menurun menjadi US $ 42,5 milyar dibandingkan dengan US $ 44,3 milyar dalam tahun 1976.
Di antara negara-negara industri utama, Amerika Serikat me­ngalami kemerosotan dalam posisi neraca perdagangan dari defisit sebesar US $ 9,3 milyar dalam tahun 1976 menjadi US $ 30,0 mil­-yar dalam tahun 1977, hal mana diakibatkan oleh ekspor yang ber­kembang dengan jauh lebih lamban dari pada impor Jepang menga- lami kenaikan dalam surplus perdagangan yang paling pesat,  yaitu dari saldo sebesar US $ 9,9 milyar dalam tahun 1976 menjadi US $ 17,0 milyar dalam tahun 1977. Begitu pula Jerman Barat dapat mempertahankan surplus pada neraca perdagangan yang dalam tahun 1976 berjumlah US $ 16,1 milyar untuk kemudian menjadi US $ 17,8 milyar dalam tahuri 1977. Perkembangan ini telah menyebabkan bahwa defisit pada transaksi berjalan di Amerika Serikat memburuk dalam  tahun 1977 menjadi US $ 13,6 milyar, sedang surplus tran-saksi berjalan di Jepang melonjak menjadi US $ 10,3 milyar dalam tahun yang sama. Jerman Barat mengalami kemunduran yang kecil dalam surplus transaksi berjalan sehingga dalam tahun 1977 surplus ini berjumlah US $ 6,2 milyar.
Di bidang keuangan internasional, sejak pertengahan tahun 1972 mulai timbul kembali gejala-gejala ketidak stabilan sistem moneter dunia yang telah membawa serta berbagai  krisis  moneter.  Oleh  Dana

245

Moneter Internasional dianggap perlu untuk menjajagi suatu sistem moneter internasional baru dengan peraturan-peraturan tertentu yang harus dipatuhi oleh semua negara anggotanya. Untuk tujuan itulah dalam bulan Juni 1973 dibentuk "Panitia-20" berdasarkan suatu resolusi Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional. Panitia ini ditugaskan untuk merancangkan pembaharuan sistem moneter dunia dan beranggotakan Menteri-menteri Keuangan dari 11 negara maju dan 9 negara yang sedang, berkembang yang mewakili seluruh ang­gota Dana Moneter Internasional. Adapun ketua ”Panitia-20” terse­but ada ah Menteri Keuangan Indonesia.
Setelah mengadakan sidang sebanyak 5 kali untuk membahas berbagai aspek yang menyangkut pembaharuan sistem moneter dunia, maka dalam bulan Januari 1974, Panitia-20 telah mencapai persetu­juan prinsip tentang arah dan garis-garis besar suatu sistem moneter yang baru.
Kata sepakat juga tercapai mengenai beberapa aspek dari pem- baharuan sistem moneter internasional selama sidang Panitia Interim Dana Moneter di Kingston, Jamaica, pada bulan Januari 1976. Ke­sepakatan itu meliputi kenaikan kwota negara-negara anggota, pen- dirian "trust fund" untuk negara-negara yang sedang berkembang dengan dana yang tersedia dari hasil penjualan emas IMF, perluasan fasilitas kredit dan pembiayaan defisit neraca pembayaran, serta pengesahan sistem pengembangan kurs antar valuta negara-negara amggota dalam batas-batas yang ditentukan oleh IMF.
Setelah sidang Panitia Interim di Kingston, Dana Moneter Inter­nasional telah menyetujui perubahan-perubahan dalam Anggaran Da­sar Dana tersebbut. Pada dasarnya perubahan tersebut meliputi masalah pengaturan kembali nilai tukar mata uang, perbaikan dalam proses penyesuaian neraca pembayaran, pengurangan peranan emas, serta penyempurnaan dan peningkatan peranan SDR dalam sistem moneter internasional. Sementara itu Dana Moneter Internasional telah mulai melaksanakan beberapa kebijaksanaan yang telah disepakati di Kingston antara lain pembentukan dana bagi negara negara yang se­dang berkembang dengan keuntungan dari penjualan emas yang telah dilakukan selama tahun 1976 dan 1977.  Di  dalam sidang  Panitia

246



Interim di Manila dalam bulan Oktober 1976 telah disapakati pula berbagai aspek dari proses penyesuaian neraea pernbayaran interna- sional khususnya tentang perlunya penyesuaian yang simetris bagi negara-negara yang naengalami defisit dan yang mengalami surplus neraca pembayaran. Sementara itu pembahasan di Panitia Pembangun-an, terutama mengenai peningkatan penyaluran dana-dana pemba- ngunanke negara-negara berkembang masih berjalan seret selama tahun 1976, sehingga belum tercapai kata sepakat yang berarti.
Kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di bidang ekonomi dan politik dunia dalam masa yang dalam kerangka Perserikatan Bangsa­-Bangsa dikenal sebagai Dasawarsa Pembangunan ke II, jelas mem-buktikan perlunya perubahan strukturil dalam hubungan ekonomi dan politik antar negara. Hal ini telah diakui dengan diterimanya Dekla-rasi dan Program Kerja dalam rangka pembentukan Orde Ekonomi Internasional Baru oleh Majelas Umum PBB pada tahun 1974. Pada tahun berikutnya Majelis Umum PBB menerima resolusi tentang Pem­bangunan dan Kerja Sama Internasional yang memperinci tindakan- tindakan yang segera diperlukan guna mencapai tata ekonomi inter- nasional baru tersebut. Pertukaran fikiran serta negosiasi tentang lang- kah-langkah di bidang perdagangan, keuangan, teknologi dan pem­bangunan pada umumnya telah dimulai dalam kerangka beberapa forum internasional seperti Konperensi Kerjasama Ekonomi Interna- sional di Paris dan Konperensi tentang Perdagangan dan Pembangun- an PBB (UNCTAD). Untuk mempersiapkan sidang UNCTAD ke-IV di Nairobi, negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelom- pok 77 telah mengadakan sidang tingkat Menteri di Manila pada permulaan tahun 1976 guna menyatukan pendapat dan posisi meng­hadapi negara-negara maju termasuk negara-negara Sosialis dan RRC. Kesepakatan negara-negara yang sedang berkembang tersebut tercer- min dalam Deklarasi Manila yang menjadi pegangan dalam pembica- raan pada sidang UNCTAD ke-IV di Nairobi.
Konperensi di Manila didahului oleh sidang Kelompok Asia dari Kelompok 77 yang diadakan di Jakarta pada bulan Januari 1976. Kesatuan posisi Kelompok Asia, termasuk posisi bersama negara-ne­gara ASEAN, tetap dipertahankan baik pada sidang Kelompok 77 maupun selama berlangsungnya sidang UNCTAD ke-1V.


247

Masalah-masalah yang dibicarakan dalam Konperensi UNCTAD ke-lV tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :
(1) Masalah komoditi;
(2) Masalah ekspor hasil industri negara berkembang;
(3) Masalah pelimpahan teknologi;
(4) Masalah moneter dan keuangan internasional;
(5) Masalah beban hutang negara-negara berkembang dan pengaliran modal ke negara-negara berkembang
(6) Masalah negara-negara yang paling terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan, dan negara-negara berkembang yang ter­tutup dari laut (landlocked);
(7) Kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang;
(8) Hubungan ekonomi antara negara-negara berkembang dengan negara-negara sosialis;
(9)          Masalah  kelembagaan  (usaha  memperkuat  peranan UNCTAD
dalam bidang kerjasama ekonomi internasional).
Dalam trangka usaha mewujudkan Orde Ekonomi Internasional Baru, Konperensi Kerjasama Ekonomi Internasional di Paris merupa­kan suatu forum di mana diadakan pertukaran pikiran serta negosiasi tentang langkah-langkah di bidang bahan mentah, enersi, perdagang­an, keuangan, pembangunan dan teknologi. Konperensi tersebut di­ikuti oleh 19 negara berkembang, termasuk Indonesia, dan 8 negara industri termasuk Masyarakat Ekonomi Eropa dan membahas berba-gai masalah yang menyangkut hubungan ekonomi antara negara-negara berkembang dan negara-negara industri. Konperensi ini dibuka dengan suatu pertemuan tingkat menteri dalam bulan Desember 1975 di Paris dan kemudian dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan     pada tingkat pejabat dan eksper selama tahun 1976. Meskipun selama tahun 1976 Konperensi Paris tidak mencapai kemajuan di dalam perundingan seperti diharapkan oleh negara-negara berkembang oleh karena kurang adanya kemauan politik dari negara-negara industri, namun dapat ditonjolkan beberapa bidang atau aspek untuk mana      telah  tercapai  suatu kata sepakat.  Suatu  gagasan   yang   sangat   erat

248


menyangkut kepentingan negara-negara berkembang pengekspor bahan mentah adalah program terpadu mengenai komoditi yang telah dima­tangkan sedama sidang Kelompok 77 dari UNCTAD di Manila. Unsur­unstrr terpadu dari program ini mencakup pendirian suatu Dana Ber­sama (Common Fund) guna pembiayaan persetujuan-persetujuan inter­nasional mengenai sejumlah komoditi, pembentukan cadangan pe-nyangga, kebijaksanaan untuk menjamin daya beli dan nilai tukar bahan-bahan mentah terhadap barang-barang dndustri yang diimpor dan fasilitas penyaluran dana guna menstabilisasi penghasilan ekspor negara-negara berkembang dalam arti riil. Unsur inti dari program tersebut ialah Dana Bersama yang prinsip pembentukannya pada akhirnya dapat disetujui oleh negara-negara industri dalam forum kon­perensi Paris ini dengan ketentuan bahwa tujuan, fungsi dan unsur- unsur yang berkaitan lainnya akan dirundingkan lebih lanjut di dalam kerangka perundingan-perundingan di UNCTAD.
Suatu segi positif lainnya ialah tetap terpeliharanya kesatuan dan solidaritas di antara anggota-anggota Kelompok 19 di Paris mau­pun di antara anggota-anggota Kelonipok 77 UNCTAD  di  Jenewa.
Kegagalan Konperensi Paris serta negosiasi yang diadakan di Jenewa mengenai Dana Bersama (Common Fund) dalam rangka Pro- gram Terpadu di Bidang Komoditi (Integrated Programme for Com­modities), telah memperkuat tekad negara-negara anggota Kelom- pok 77 untuk kembali menggunakan forum PBB sebagai forum untuk merundingkan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan Orde Eko­nomi Internasional Baru. Forum inilah yang dianggap paling tepat untuk meneruskan negosiasi-negosiasi yang bersifat global dalam rangka pembentukan Orde Ekonomi Internasional Baru tersebut.
Kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN mengalami peningkatan dengan tercapainya pelbagai kata sepakat pada Konpe- rensi Tingkat Tinggi di Bald pada akhir bulan Februari 1976, seperti tercakup dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN. Dengan tujuan mem­perkokoh kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing negara anggota serta mewujudkan prinsip saling mem­bantu, maka salama tahun 1976 dan 1977 telah dirumuskan bersama pelbagai  program  kerjasama  yang  menyangkut  bahah-bahan   pokok

249

terutama beras dan minyak bumi, pendirian proyek-proyek industri ASEAN yang dimiliki bersama, kerjasama perdagangan dan posisi bersama di dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi dunia, ker­jasama keuangan dan perbankan serta kerjasama di bidang transpor dan komunikasi.
Mengenai proyek-proyek industri ASEAN telah disepakati pula untuk meneliti kelayakan untuk mendirikan 5 proyek industri ASEAN yang akan dimiliki bersama yaitu masing-masing satu proyek urea di Indonesia dan Malaysia, proyek superfosfat di Filipina, proyek abu soda di Thailand dan proyek mesin diesel di Singapura. Sidang Men­teri,menteri Ekonomi ASEAN ketiga yang diadakan di Manila pada bulan Januari 1977 telah menyepakati konsep Persetujuan Pokok Pengaturan Perdagangan Preferensiil antar negara ASEAN. Isinya adalah kesepakatan ASEAN untuk memberikan perlakuan khusus dalam perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dengan tu­juan untuk memperluas perdagangan antar negara dan mendorong per­kembangan industri di wilayah ASEAN. Cara memberikan perlakuan khusus terhadap perdagangan dengan sesama negara anggota ASEAN dapat digolongkan sebagai berikut:
1) mengadakan kontrak pembelian jangka panjang, yaitu yang meli- puti waktu antara 3 sampai 5 tahun, dengan menggunakan harga yang ditentukan menurut perkembangan pasaran selama jangka waktu berlakunya kontrak tersebut;
2) mendorong peanbelian barang-barang hasil negara ASEAN mela­lui pembiayaan dengan persyaratan yang lebih menguntungkan dari yang lazimnya berlaku;
3)  mengutamakan pembelian dari negara ASEAN untuk  keperluan sektor Pemerintah;
4) tarif bea masuk yang lebih rendah daripada yang berlaku untuk barang-barang yang diimpor dari negara-negara ASEAN, dan lain lain.
Disepakatinya Persetujuan Pokok tersebut tidak berarti bahwa preferensi perdagangan antar negara ASEAN akan berlaku secara me- nyeluruh, yaitu untuk seluruh volume perdagangan ASEAN.  Barang­-

250

barang mana yang akan diberikan perlakuan khusus dan cara mana
yang
akan dipergunakan masih perlu dibicarakan dan ditentukan lebih lanjut.
Persetujuan Pokok tersebut merupakan pedoman atas dasar mana akan diadalian pembicaraan mengenai setiap macam atau jenis barang sehingga dapat dicapai persetujuan dan pengaturan khusus me­ngenai setiap jenis barang yang telah disepakati akan memperoleh perilakuan khusus dalam perdagangan antara negara ASEAN.
Sidang Menteri-menteri Ekonomi ASEAN yang ke IV tanggal 27 s/d 29 Juni 1977 di Singapura telah menyepakati 71 barang untuk mana dapat dikenakan preferensi di dalam perdagangan antar ASE- AN. Barang-barang tersebut adalah hasil produksi ASEAN. Kemudian, sesuai dengan keputusan Sidang Menteri-menteri yang ke V, dalam Sidang Komisi Perdagangan dan Pariwisata yang ke V tanggal 28 September - 1 Oktober 1977 setiap negara ASEAN telah menawar- kan 50 barang untuk mana mereka bersedia memberikan preferensi perdagangan pada sesama negara anggota ASEAN.
Sidang Menteri-menteri tersebut juga telah memutuskan pendi-rian proyek pupuk urea ASEAN di Indonesia. Dewasa ini segi-segi hukum,  pemilikan  dan  permodalan   sedang  dalam  tahap  penyelesaian.


B.     NERACA PEMBAYARAN


1. Kebijaksanaan Perdagangan dan Keuangan Luar Negeri
Kebijaksanaan neraca pembayaran sangat erat hubungannya dengan keseluruhan kebijaksanaan pembangun-an. Hubungan tersebut tercermin dalam usaha untuk selalu memelihara keserasian antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, kestabilan harga harga, kesempatan kerja dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di satu pihak dan kestabilan neraca pembayaran di lain pihak.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam periode Repelita II ada­lah kurang lebih sebesar rata-rata 7½% per tahun. Sesuai dengan sasaran pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, kebutuhan impor barang-barang dan jasa-jasa yang belum cukup diproduksi di  dalam

251

negeri meningkat dengan pesat. Selanjutnya untuk menjaga kestabilan harga-harga maka  pengadaan barang-barang kebutuhan pokok teruta-ma pangan harus dijamin. pula oleh kebijaksanaan neraca pembayar-an sepanjang produksi dalam negeri: belum mencukupi. Kenyataan ini menghendaki laju perbumbuhan yang tinggi pula pada ekspor agar dengan demikian penyediaan devisa dapat membantu stabilitas eko-nomi serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan bidak menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena adanya faktor-faktor pembatas dalam peningkatan ekspor, maka di samping meningkatkan penerimaan devisa, kebijaksanaan di bidang neraca pembayaran juga diarahkan kepada usaha untuk menghemat penggunaan devisa. Ke- bijaksanaan fiskal, moneter, dan devisa diarahkan untuk membantu proses pengembangan ekspor dan substitusi impor tersebut, sehingga di satu pihak sasaran pertumbuhan dapat diusahakan setinggi mung-kin dengan dukungan stabilitas ekonomi yang semakin mantap serta pembagian hasil-hasil pembangunan yang debih, merata dan di lain pihak kestabilan neraca pembayaran masih. dapat dipertahankan.
Usaha memelihara keserasian antara stabilitas ekonomi, pertum­buhan ekonomi dan pemerataan di satu pihak dengan kemantapan ne­raca pembayaran di lain pihak juga tercermin dalam kebijaksanaan untuk memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik be- rupa pinjaman maupun penanaman modal asing.
Kebijaksanaan lain yang telah ditempuh untuk memelihara ke­mantapan neraca pembayaran adalah menjaga kestabilan lalu lintas modal jangka pendek dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang sing. Di samping itu, dalam rangka mempertahankan keman­tapan neraca pembayaran terhadap perubahan-perubahan yang ter- jadi di dalam maupun di luar negeri maka senantiasa telah diusaha-kan untuk meningkatkan cadangan devisa dan menyesuaikannya dengan perkiraan kebutuhan dan kemungkinan fluktuasi pada pene­rimaan  devisa hasil ekspor.
Ekspor memegang peranan yang sangat penting dalam pemba­ngunan karena merupakan sumber penghasil devisa yang utama. Ber­bagai kebijaksanaan telah diambil selama periode 1973/74 1977/78 untuk meningkatkan dan mengembangkan ekspor.  Dalam  hal  ekspor
252
 
 





barang tradisionil, kebijaksanaan diarahkan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dengan tujuan sekurang-kurangnya dapat mempertahankan bagian Indonesia dalam pasaran tradisionil di samping memperluas dan mencari pasaran baru. Sedangkan untuk pengembangan ekspor barang-barang baru yang memiliki potensi per­tumbuhan yang tinggi, kebijaksanaan diarahkan kepada peningkatan produksi dan pemasaran yang agresif dengan tujuan di samping me- ningkatkan penerimaan devisa juga untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Da1am hubungan ini, kebijaksanaan lain yang ditempuh adalah mendorong pengolahan lebih lanjut barang-barang yang dewasa ini diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Kebijaksanaan peningkatan dan pengembangan ekspor seperti tersebut di atas telah dituangkan ke dalam berbagai peraturan dan langkah-langkah lainnya. Salah satu kebijaksanaan yang terpenting adalah paket 1 April 1976. Paket tersebut meliputi peraturan-per- aturan di bidang perpajakan, kredit perbankan, serta soal-soal ke- lembagaan yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut :
a.    Barang ekspor dikelompokkan menjadi 3 golongann berdasarkan besarnya pajak ekspor yaitu 10%, 5% dan 0%. Sebelumnya hanya dikenal 2 golongan yaitu 10% dan 0%. Pengelompokan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tingkat pengolahan, daya saing di pasaran internasional serta arti/pengaruh barang tersebut bagi kehidupan masyarakat banyak.
b.  Pajak ekspor 39 jenis barang diturunkan dari 10% menjadi 5% dan 117  jenis  barang lainnya diturunkan dari 10% menjadi  0%. Dengan demikian hanya tersisa 19 jenis barang yang masih di- kenakan pajak ekspor 10% dibandingkan dengan 175 jenis barang menurut ketentuan sebelumnya.
c.   Beberapa pungutan tertentu di daerah yang dirasakan memperbesar biaya ekspor dihapuskan/tidak dipungut atau ditinjau kembali. Cess, yang berkisar antara Rp. 1,50 - Rp. 500,- tiap jenis          satuan, tidak dipungut lagi. Dana rehabilitasi yang dikenakan ter- hadap beberapa jenis barang tertentu yaitu kopi, lada, tengkawang dan kopra serta hasilnya dihapuskan. Pungutan-pungutan lainnya ditinjau kembali.

253


d. Bea meterai dagang sebesar ½ % tidak dipungut lagi.
e. Suku bunga kredit ekspor dan produksi barang ekspor diturun­kan dari 15% menjadi 12% setahun. Selain itu biaya bank untuk negosiasi wesel juga diturunkan sedangkan dana perbankan untuk kredit ekspor ditingkatkan.
Langkah-langkah lain yang telah ditempuh adalah peningkatan mutu, perluasan pasar, dan peningkatan kerjasama internasional. Dalam rangka peningkatan mutu, dalam tahun 1976/77 telah dite- tapkan spesifikasi teknis mutu standar barang-barang ekspor sebanyak 49 komoditi, di mana 9 buah komoditi di antaranya yakni kopi dan  8 komoditi yang termasuk dalam kelompok minyak atsiri telah di­bexlakukan pengawasan mutunya. Sementara itu pembangunan labo­ratorium pengawasan mutu barang ekspor di pusat dan di daerah dipercepat. Dalam rangka memperluas pasar, telah dibuka Pusat Perdagangan Indonesia di New York, London, Hamburg, dan Jeddah. Pengiriman misi-misi ekspor dan partisipasi dalam pameran dagang di negara-negara pasaran utama barang ekspor Indonesia juga lebih dipergiat. Dalam kaitannya dengan kerjasama ekonomi luar negeri, maka beberapa hal yang patut dicatat adalah tercapainya persetujuan internasional mengenai stabilisasi-harga karet alam di antara anggota Perhimpunan Negara-negara Penghasil Karet Alam, dan persetujuan preferensi perdagangan ASEAN di antara negara-negara anggota ASEAN.
Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan perdagangan luar negeri, jumlah pelabuhan ekspor/impor ditambah. Di samping itu, perusahaan-perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanama Modal Dalam Negeri (PMDN) diberi wewenang untuk mengekspor barang-barang hasilnya.
Dibidang perminyakan, sejak 1 Januari 1976 berlaku persetuju-an baru antara Pemerintah dengan Kontraktor-kontraktor asing yang berusaha berdasarkan Kontrak Karya maupun Kontrak Bagi Hasil dengan tujuan meningkatkan penerimaam Pemerintah dari produksi dan hasil ekspor minyak bumi. Dengan demikian bagian keuntungan Pemerintah dalam rangka Kontrak Karya yang semula pada dasarnya adalah 60% dari pendapatan bersih,  secara  progresif  akan  dapat  men-

254

capai 95% dalam hal, produksi dan harga melampaui suatu tingkat tertentu. Dalam Kontrak Bagi Hasil, pihak, Indonesia akan memper­oleh bagian 85 % dari pendapatan bersih. Sementara itu agar investasi dan eksplorasi di bidang perminyakan dapat meningkat, telah diberi-kan perangsang kepada pvra kontraktor asing. Untuk Kontrak Bagi Hasil, perangsang tersebut di antaranya berupa kenaikan harga mi­-nyak mentah prorata untuk pengadaan dalam negeri. Perangsang ter- sebut hanya diberikan bagi hasil produksi dari investasi dan eksplo-rasi baru dan berlaku selama 5 tahun sejak berprcoduksi secara komersiil. Perangsang lain berupa investment allowance sebesar 20% dari jumlah investasi baru serta penyusutan dalam jangka waktu 7 tahun. Bagi Kontrak Karya diberikan tambahan pendapatan sebesar $ 0,50 untuk setiap barrel produksi dari investasi dan eksplorasi baru selama  5  tahun  terhitung sejak  dimulainya produksi secara komersiil.
Impor juga memegang peranan yang penting  bagi  stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sejalan dengan perkembang- an ekonomi yang semakin meningkat, maka kebutuhan impor bahan baku maupun barang modal juga bertambah besar. Oleh karena itu telah diambil kebijaksanaan di bidang impor agar pemasukan ba-rang barang yang penting bagi perekonomian di dalam negeri tersebut bertambah lancar. Dalam hubungan itu, perusahan-perusahaan dalam rangka PMA, dan PMDN diperkenankan menggunakan Angka Penge- nal Impor Terbatas untuk mengimpor bahan baku, alat-alat pro-duksi dan spareparts bagi keperluan produksi perusahaan masing- masing. Demikian pula telah dikeluarkan izin impor tanpa L/C bagi barang-barang untuk keperluan pabrik LNG di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur serta PN Tambang Batubara di Sumatera Selatan agar penyelesaian proyek-proyek tersebut dapat dipercepat.
Dalam rangka penghematan penggunaan devisa, kebijaksanaan substitusi impor telah dilaksanakan dalam industri pupuk urea dan semen. Kapasitas produksi maupun produksinya telah meningkat dengan pesat sekali sehingga bukan saja keperluan dalam negeri dapat dicukupi akan tetapi bahkan untuk waktu mendatang diperlu­-kan pasaran ekspor. Untuk barang-barang lainnya seperti benang tenun,  tekstil,  ban,  kertas,  dan  lain-lainnya  kemajuannya  tidaklah

255

secepat pupuk dan semen. Namun demikian bagian yang semakin besar dari kebutuhan dalam negeri berangsur-angsur dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Untuk membina industri dalamm negeri, impor tekstil serat pol- yester, karung goni, dan besi. beton hanya dapat dilakukan dengan L/C bank. Selain itu importir wajib melunasi nilai lawan L/C dan tambahan uang jaminan masing-masing sebesar 100% dari nilai la­wannya pada saat pembukaan L/C serta menyetor uang muka bea masuk sebesar 100% dari jumlah bea  yang  harus  dibayar.
Tambahan uang jaminan sebesar 100% dari nilai lawan L/C akan dikembalikan apabila importir telah merealisir semua impornya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Di bidang jasa-jasa juga diusahakan untuk meningkatkan pene­-rimaan devisa dan menghemat penggunaan devisa. Untuk lebih me­ningkatkan pendapatan devisa dari bidang jasa-jasa pada umumnya, telah diambil tindakan-tindakan antara lain berupa peningkatan fa-silitas-fasilitas di bidang kepariwisataan. Sedangkan dalam rangka menghemat penggunaan devisa, kapasitas kapal samudra selalu di­tingkatkan. Transaksi jasa-jasa dapat dilaksanakan tanpa pembatasan ataupun persetujuan Pemerintah terlebih dahulu.
Sebagai pelengkap sumber-sumber dana dari dalam negeri telah dimanfaatkan sumber dana dari luar negeri berupa pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing. Hal ini merupakan suatu cara untuk menyalurkan faktor-faktor produksi dari luar negeri yang belum cukup tersedia di dalam negeri. Kebijaksanaan pinjaman luar negeri yang telah ditempuh adal.ah bahwa pinjaman tersebut tidak mengikat, dan pelunasan kembali pokok beserta bunganya tidak me­rupakan beban yang berat untuk neraca pembayaran di kemudian hari. Dengan semakin langkanya surnber pinjaman luar negeri denga per. syaratan yang lunak di satu pihak serta kebutuhan untuk meningkatkan taju pembangunan di lain pihak maka mulai tahun 1974/75 telah diusahakan pula pinjaman dalam rangka fasilitas kredit ekspor dengan syarat-syarat yang kurang lunak. Meskipun demikian selalu dijaga agar beban pembayaran kembali masih berada dalam batas-batas kemampuan neraca pembayaran.

256

Dalam hal penerimaan pinjaman valuta asing oleh perusahaan swasta dan lembaga keuangan bukan bank, semula berlaku ketentuan bahwa 30% dari pinjaman yang diterima wajib disimpan pada Bank Indonesia dalam mata uang US dollar. Ketentuan tersebut telah di- cabut dalam bulan Desember 1974.
Berbagai kebijaksanaan telah ditempuh untuk melancarkan pe- nanaman modal asing, seperti misalnya jaminan penanaman modal, pembebasan atau keringanan bea masuk, pembebasan bea meterai modal, penyusutan yang dipercepat, dan sebagainya. Kebijaksanaan tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga untuk beberapa hal, fasilitas diperluas dan untuk hal-hal lainnya di-batasi atau bahkan ditiadakan.
Dalam bulan Agustus 1976 dikeluarkan peraturan yang ber-tujuan untuk meningkatkan PMA dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi. Perusahaan yang bekerja di bawah pera­turan ini disebut perusahaan dalam rangka Kontrak Karya Generasi Ketiga. Selanjutnya peraturan baru dalam bentuk Daftar Skala Prioritas yang lebih menyeluruh telah dikeluarkan dalam bulan Pebruari 1977 yang kemudian diperbaharui lagi pada bulan Pebruari 1978 guna lebih menyempurnakan pengarahan penanaman modal asing agar sesuai dengan pembangunan ekonomi pada umumnya.
Dalam tahun 1977/78 juga telah dilakukan penyederhanaan
sistem dan prosedur penanaman modal karena dipandang perlu untuk
lebih meningkatkan penanaman modal dan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 53/1977 tanggal 3 Oktober
1977 telah diadakan peninjauan kembali tugas Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). BKPM bertugas membantu-Presiden di
bidang penanaman modal baik dalam penetapan. kebijaksanaan, pem­-
berian persetujuan maupun penilaian pelaksanaannya. Di samping
itu Keputusan Presiden No. 54/1977 tanggal 3 Oktober 1977 meng­-
atur atur kembali ketentuan pokok mengenai tata cara penanaman modal.
2.  Perkembangan Neraca Pembayaran
Dalam dua tahun terakhir Repelita I (1972/73 dan 1973/74) neraca   pembayaran  Indonesia berhasil   menunjukkan  surplus,  atau

257



kenaikan dalam cadangan devisa, sebesar masing-masing US $ 425 juta dan US $ 360 juta. Sebaliknya dalam tahun pertama dan kedua Repelita II terjadi difisit berturut-turut sebesar US $ 9 juta dan US $ 364 juta. Hal ini disebabkan karena kewajiban pembayaran kembali hutang-hutang luar negeri Pertamina dalam jumlah yang sama sekali tidak terduga maupun karena menurunnya penerimaan devisa dari ekspor barang-barang di luar minyak bumi akibat menu­runnya kegiatan perekonomian dunia yang antara lain tercermin dalam kemerosotan harga-harga bahan mentah di pasaran internasi­onal. Neraca pembayaran pulih kembali dalam tahun 1976/77 karena pada satu pihak resesi dunia telah mulai dapat diatasi sehingga per­mintaan akan bahan mentah dan tingkat harga di pasaran internasio­nal mulai meningkat kembali, pada lain pihak akibat berhasilnya kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan ekspor yang tercakup dalam paket 1 April 1976. Cadangan devisa dalam tahun 1976/77 menunjukkan kenaikan sebanyak US $ 1.001 juta, suatu jumlah yang paling tinggi yang pernah dicapai dalam satu tahun. Perkembangan yang sangat menguntungkan ini diperkirakan akan tetap ber­langsung selama tahun 1977/78 walaupun pada tingkatan yang lebih rendah.  Untuk tahun 1977/78 diperkirakan-bahwa neraca pemba­yaran akan mengalami surplus sebesar US $ 703. juta. (Lihat Tabel IV - 1).
Perkembangan neraca pembayaran ternyata sesuai atau mele­bihi perkiraan Repelita II kecuali realisasi surplus/defisit setiap tahun­nya ternyata tidak berjalan selancar seperti yang direncanakan semu- la. Menurut Repelita II, dalam tahun 1974/75 diharapkan dapat di­peroleh surplus sebesar US $ 853 juta, sedangkan untuk tahun 1975/ 76 sebesar US $ 300 juta. Realisasi menunjukkan bahwa dalam dua tahun tersebut neraca pembayaran bukannya menghasilkan surplus akan tetapi bahkan suatu defisit sehingga cadangan devisa merosot dengan US $ 373 juta oleh karena pembayaran hutang-hutang luar negeri Pertamina. (Lihat Tabel IV - 1A). Meskipun demikian da­lam tahun 1076/77 neraca pembayaran kembali menunjukkan surplus bahkan dengan jumlah yang sangat besar yakni US $ 1.001 juta dan dalam tahun 1977/7S diperkirakan masih akan diperoleh  surplus  lagi

258

TABEL IV – 1
RINGKASAN SECARA PEMBAYARAN, 1972/73 – 1977/79,
(dalam jutaan US dollar


259

TABEL IV - 1 A
NERACA PEMBAYARAN MENURUT REPELITA II DAN REALISASINYA,
1974/75
- 1978/79
(dalam jutaan US dollar)

260


(Sambungan Tabel IV - 1A)
1)   Termasuk LNG
2)  Tidak termasuk pelunasan bunga atas pinjaman Pemerintah
261
 
3)  Pinjaman setengah lunak semacam ini di dalam perkiraan Repelita II dimasukkan ke dalam pos pinjaman lain pada pemasukan modal (netto).

sebesar US $- 703 juta, sedangkan untuk tahun 1978/79 di proyek­-sikan suatu surplus sebesar US $ 252 juta. Apabila perkiraan tahun 1977/78 dan proyek tahun 1978/79 tersebut tidak meleset terlalu jauh, maka jumlah cadangan devisa dalam tahun terakhir Repelita II akan dapat mencapai suatu jumlah  yang mendekati perkiraan Repe­lita II.
Salah satu unsur yang sangat membantu perbaikan dan keman­tapan neraca pembayaran Indonesia dalam periode laporan ini ada­lah peningkatan ekspor yang pesat. Dalam waktu lima tahun, nilai ekspor (bruto) diperkirakan meningkat lebih dari lima kali yaitu dari US $ 1.939 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US S 10.405 juta da­lam tahun 1977/78, atau suatu peningkatan sebesar rata-rata 39,9% per tahun. Nilai ekspor di luar minyak bumi diperkirakan meningkat dari US $ 974 juta menjadi US $ 3.270 juta, atau suatu peningkatan sebesar rata-rata 27,4%. Sementara itu nilai ekspor minyak bumi termasuk LNG diperkirakan meningkat dari US'$ 965 juta menjadi US $ 7.135 juta, atau meningkat sebesar rata-rata 49, 2%.
 Kenaikan nilai ekspor yang terbesar terjadi dalam tahun 1974/75, yakni ketika ekspor bruto meningkat menjadi US $ 7.186 juta atau meningkat dengan 98.9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh melonjaknya nilai ekspor minyak bumi dari US $ 1308 juta dalam tahun 1973/74 menjadi US $ 5.153 juta oleh karena kenaikan hargaa minyak bumi dari US S 4,02 setiap barrel menjadi rata-rata US $ 12,08 setiap barrel dalam tahun 1974/75.
Sebagai akibat dari lesunya kegiatan ekonomi dunia, maka dalam tahun kedua Repelita II nilai ekspor bruto Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,6% terhadap tahun sebelumnya. Penurunan ter­sebut disebabkan oleh penurunan pada nilai ekspor di luar minyak bumi, yakni dari US $ 2.033 juta menjadi US $ 1.873 juta, sedangkan nilai ekspor minyak bumi masih meningkat yaitu dari US $ 5.153 juta menjadi US $ 5.273 juta.
Bila dalam tahun-tahun sebelumnya tingkat kenaikan nilai ekspor minyak bumi selalu lebih tinggi daripada bukan minyak, maka dalam tahun ketiga Repelita II ini terjadi  hal  yang  sebaliknya.  Nilai  ekspor

262

bukan minyak meningkat dengan 52,9% menjadi US $ 2.863 juta, sedangkan ekspor minyak bumi hanya naik dengan 20,4% menjadi US $ 6.350 juta. Hal tersebut antara lain mencerminkan berhasilnya kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekspor di luar minyak bumi yang telah dituangkan dalam seraugkaian peraturan yang berupa Paket  1 April  1976.
Perkembangan ekspor yang menggembirakan tersebut diharapkan akan tetap berlangsung selama tahun 1977/78 walaupun pada ting­kat yang lebih rendah. Nilai ekspor bruto dalani tahun 1977/78 di­perkirakan akan mencapai US $ 10.405 juta atau meningkat dengan 12,9% terhadap tahun sebelumnya. (Lihat Tabel IV - 1 Tabel IV - 2, Tabel IV - 3, dan Grafik IV - 1).
Dibandingkan dengan Repelita II, realisasi tahunan nilai ekspor netto selalu dapat melampaui perkiraan. (Lihat Tabel V - lA) Dalam tahun 1974/75 dan 1975/76 realisasi ekspori di luar minyak bumi sedikit di bawah perkiraan Repelita II akan tetapi ekspor mi­nyak bumi (netto) melampaui sasarannya, sehingga secara keselu- ruhan realisasi ekspor masih di atas perkiraan yaitu US $ 4.671 juta dibandingkan dengan US $ 4.482 juta angka Repelita II untuk tahun 1974/75 dan US $ 5,011 juta dibandingkan dengan US $ 4.810 juta untuk tahun 1975/76.
Dalam tahun 1976/77 baik nilai ekspor di luar minyak bumi mau­pun ekspor minyak bumi (netto) masing-masing melebihi perkiraan Repelita II, sehingga secara keseluruhan realisasi dalam tahun ter- sebut melampaui Repelita II dengan US $ 1,373 juta. Untuk tahun 1977/78 diperkirakan bahwa angka Repelita II juga masih akan da­pat dilampaui demikian pula proyeksi untuk tahun 1978/79 sehingga untuk periode Repelita II pertumbuhan nilai ekspor (netto) diha­rapkan dapat mencapai rata-rata 14,8 % setahun dibandingkan dengan tahun 1974/75 atau lebih besar dari perkiraan Repelita II sebesar 10,8 % sedangkan secara bruto ekspor diperkirakan akan dapat me- ningkat dengan 11,9% dibandingkan dengan perkiraan Repelita II sebesar 10,5% setahun.

263

TABEL IV – 2
NILAI EKSPOR DI LUAR MINYAK BUMI (F.O.B), 1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)

1) Perkiraan sementara

264

TABEL IV – 3
NILAI EKSPOR (F.O.B), 1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)

1)            Perkiraan sementara.
2)            Termasuk LNG.


264a

GRAFIK IV – 1
NILAI EKSPOR (F.O.B), 1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan dollar)






265


265
 
 



Dengan meningkatnya kegiatan produksi dan investasi di dalam negeri, maka impor juga meningkat dengan cepat. Nilai impor telah naik dari US $ 1.651 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US $ 8.128 juta dalam tahun 1977/78. Hal ini berarti suatu kenaikan sebesar rata-rata 37,5% per tahun. Nilai impor di luar minyak telah mening­kat dari US $ 1.492 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US $ 6.410 juta dalam tahun 1977/78, atau suatu peningkatan sebesar rata-rata 33,8% per tahun. Di lain pihak, nilai impor sektor minyak me­ningkat dari US $ 159 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US $ 1.718 juta dalam tahun 1977/78 atau suatu pertumbuhan rata-rata sebe-sar 61,0%.
Kenaikan nilai impor yang terbesar terjadd dalam tahun 1974/75, yaitu. ketika impor meningkat dari US $ 3,074 juta dalam tahun 1973J74 menjadi US $ 5.097 juta, atau meningkat dengan 65,8%. Kenaikan yang sangat tinggi tersebut terutama disebabkan oleh me- ningkatnya harga barang-barang impor yang antara lain juga dise­babkan oleh karena kenaikan harga minyak. bumi. Dalam tahun ber­ikutnya, yakni 1975/76, nilai impor hanya. naik dengan 6,1% di- bandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk 1976/77 nilai impor menunjukkan peningkatan yang besar lagi yaitu dengan 32,5% men­jadi US $ 7.173 juta. Diperkirakan dalam tahun 1977/78 nilai im-por akan mencapai US $ 8. 128 juta, atau suatu peningkatan sebesar 13,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Lihat Tabel IV - 1, Tabel IV - 4, Tabel IV 5, dan Grafik IV - 2).

Seperti halnya dengan ekspor, impor (c.i.f.) juga meningkat lebih besar dari perkiraan Repelita II. Menurut Repelita II, impor (bukan minyak) diharapkan dapat meningkat dengan rata-rata sebesar 12,5% per tahun, yakni dari US $ 4.451 juta dalam tahun 1974/75 menjadi US $ 7.120 juta dalani tahun 1978/79. Dengan besarnya persediaan devisa dan adanya kegairahan kegiatan produksi dan investasi dalam negeri maka perkiraan impor tahun terakhir Repelita II diperkira­kan akan dapat dilampaui dalam tahun 1977J78, di mana impor akan mencapai US $ 7.292 juta. Untuk tahun 1978/79, nilai impor bukan minyak  diproyeksikan  akan  mencapai US $ 7.800 juta sehingga untuk
266

TABEL  IV – 4
NILAI IMPOR DI LUAR MINYAK BUMI (F.O.B.), 1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)
1) Perkiraan sementara


267

TABEL IV – 5
NILAI IMPOR (F.O.B), 1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)
1) Angka diperbaiki
2) Perkiraan sementara















268a


269
 
GRAFIK IV – 2

NILAI IMPOR (F.O.B), 1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)

masa Repelita II nilai impor bukan minyak diharapkan naik dengan rata-rata 15,8% setahun. (Lihat Tabel IV - 1 A).
Pengeluaran netto untuk jasa-jasa juga menunjukkan kenaikan terus menerus sehubungan dengan meningkatnya volume perdagang­an, transfer keuntungan dari penanaman modal asing, dan pemba- yaran bunga atas hutang-hutang lusr negeri. Dalam waktu lima tahun, pengeluaran netto untuk jasa-jasa ini telah meningkat sebesar empat kali yakni dari US $ 845 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US $ 3.381 juta dalam tahun 1977/78. Hal ini berarti suatu pening­katan  sebesar  rata-rata 32,0%  per tahun. (Lihat Tabel IV - 1).
Pengeluaran untuk jasa-jasa dalam tahun 1974/75 mencapai nilai sebesar US $ 2.227 juta atau meningkat dengan 72,0% terhadap tahun terakhir Repelita I yang disebabkan terutama oleh kenaikan jasa-jasa di sektor minyak. Dalam tahun 1975/76 dan 1976/77 ter­jadi peningkatan masing-masing sebesar 16,3% dan 9,7% terhadap tahun sebelumnya. Perlu dicatat bahwa pengeluaran netto jasa-jasa sektor minyak dalam tahun 1976/77 mengalami penurunan sebesar 26,4% terhadap tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mencermin­kan menurunnya pendapatan kontraktor-kontraktor minyak asing sebagai hasil dari kebijaksanaan baru Pemerintah di sektor permi­nyakan. Untuk tahun 1977/78 pengeluaran netto untuk jasa-jasa di- perkirakan akan mencapai US $ 3.381 juta yang berarti suatu pe- ningkatan sekitar 19,0% dibandingkan tahun sebelumnya. (Lihat Tabel IV - 1).
Pengeluaran netto untuk jasa-jasa seperti diuraikan di atas ternyata meningkat lebih pesat dari rencana semula. Kalau menurut Repelita II jasa-jasa (netto) di luar minyak tidak termasuk pemba­yaran bunga atas hutang-hutang luar negeri Pemerintah, diperkirakan akan meningkat dengan rata-rata 23,1% per tahun dibandingkan dengan tahun 1974/15 maka selama masa Repelita II pengeluaran netto untuk jasa-jasa di luar minyak diperkirakan meningkat dengan rata-rata 27,5% per tahun. Dalam dua tahun pertama realisasi lebih rendah dari rencana demikian pula proyeksi untuk tahun 1978/79 sedangkan dalam dua tahun yang lain realisasi lebih tinggi dari ren­cana. (Lihat Tabel IV - 1A).

270

Meskipun penerimaan devisa dari- hasil ekspor setiap tahunnya senantiasa melebihi pengeluaran untuk impor, bahkan kelebihan ter­sebut semakin membesar, akan tetapi pengeluaran untuk jasa-jasa juga meningkat terus setiap tahunnya sehingga transaksi berjalan menunjukkan defisit yang semakin besar pula. Walaupun demikian defisit pada transaksi berjalan tersebut tidak meningkat secara cepat. Dalam jangka lima tahun defisif tersebut meningkat hampir dua kali, yakni dari US $ 557 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US $ 1.104 juta dalam tahun 1977/78. Defisit ini terjadi pada sektor bukan mi­nyak, yakni dari US $ 956 juta tahun 1972/73 menjadi US $ 5.423 juta dalam tahun 1977/78. Sementara itu penghasilan netto, sektor minyak menunjukkan angka yang semakin besar, yakni dari US $ 399 juta dalam tahun.1972/73 menjadi US $ 4.319 juta dalam tahun 1977/78. (Lihat Tabel IV - 1).

Transaksi berjalan tahun 1974/75 menunjukkan defisit sebesar US $ 138 juta berarti menurun 81,7%a dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita I (Lihat Tabel IV - 1). Penurunan tersebut di- sebabkan terutama oleh kenaikan pendapatan dari sektor minyak yang melebihi kenaikan pengeluaran untuk impor dan jasa-jasa mi- nyak. Defisit dalam transaks berjalan kemudian meningkat dalam tahun 1975/76 dan tahun 1976/77 menjadi masing-masing sebesar US $ 854 juta dan US $ 802 juta. Untuk tahun 1977/78 defisit tran- saksi berjalan diperkirakan meningkat sekitar 37,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga menjadi US $ 1.104 juta. Defisit dalam transaksi berjalan antara lain disebabkan oleh impor untuk proyek-proyek pembangunan Pemerintah. Impor untuk proyek-proyek tersebut hampir seluruhnya dibiayai dengan bantuan/pinjaman luar negeri sedang pengeluaran untuk impor ini diimbangi oleh pema- sukan modal dalam jumlah yang sama. Dengan demikian maka impor yang dibiayai dengan bantuan luar negeri mengakibatkan defisit dalam transaksi berjalan sedang di lain pihak impor tersebut menye­babkan bertambahnya pemasukan modal dalam bentuk pinjaman Pemerintah.
Dibandingkan dengam Repelita II defisit pada transaksi berjalan ternyata  lebih  kecil.  (Lihat Tabel IV - 1A). Apabila semula diper-

271

kirakan bahwa defisit di luar pembayaran bunga pinjaman Peme­rintah akan meningkat setiap tahunnya dari US $ 444 juta dalam tahun 1974/75 menjadi US S 1.460 juta dalam tahun 1978/79, maka ternyata defisit tersebut untuk empat tahun pertama hanya berturut- turut sebesar US $ 80 juta untuk tahun 1974/75, US $ 727 juta untuk tahun 1975/76, US $ 562 juta untuk tahun 1976/77, dan diperkira- kan sebesar US $ 799 juta dalam tahun 1977/78. Sedangkan untuk tahun 1978/79 defisit tersebut diproyeksikan akan menurun menjadi US S 769 juta.
Pemasukan dana luar negeri berupa pinjaman Pemerintah untuk tahun 1972/73 simpai dengan tahun 1974/75 berturut-turut adalah US S 481 juta, US $ 643 juta, dan US $ 660 juta. (Tabel IV - 1). Dalam tahun 1975/76 jumlah pemasukan dana luar negeri mengala­mi kenaikan sebesar 202,3% menjadi US $ 1.995 juta. Sebagian besar dari kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pinjaman dalam rangka kredit ekspor sebesar US $ 389 juta dari negara-negara anggota IGGI dan pinjaman tunai dari kelompok bank bank umum di Ame­rika Serikat dan Jepang sebesar US $ 1.049 juta. Pinjaman tersebut  terakhir bertalian erat dengan masalah kesulitan keuangan Pertami­na. Dalam tahun 197b/77 pinjaman Pemerintah berjumlah US $ 1.823 juta atau menurun dengan 8,6% terhadap tahun. sebelumnya. Pinjam­an tunai tidak diperlukan lagi, Sedangkan pinjaman proyek lain ter- masuk kredit ekspor meningkat menjadi US $ 1.163 juta. Untuk tahun 1977/78 pinjaman Pemerintah diperkirakan akan meningkat dengan 14,6% menjadi US $ 2.089 juta, dengan perincian bantuan program sebesar US S 142 juta bantuan proyek sebesar US $ 659  juta; kredit ekspor dari negara-negara anggota IGGI sebesar US $ 876 juta dan bantuan proyek lain sebesar US $ 412 juta.

272
 
Realisasi pinjaman Pemerintah seperti diuraikan di atas ternyata melebihi apa yang tercantum dalam buku Repelita II (Tabel IV - 1A). Namun sebagaimana diuraikan dalam bab Keuangan Negara pe­ranan bantuan luar negeri tersebut tetap sebagai pelengkap di mana proporsinya terhadap keseluruhan dana pembangunan-terus menunjuk-­
kan penurunan. Perbedaan yang  terjadi di sebabkan oleh karena per-

tama, pinjaman-pinjaman Pemerintah yang bersifat setengah lunak seperti kredit ekspor yang umumnya diperuntukkan bagi, perusahaan-perusahaan negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu penyusunan Repelita II di mana perusahaan perusahaan negara dapat langsung meminjam dari luar negeri dan hanya cukup mendapat izin dari Menteri Keuangan maka perkiraan untuk pinjaman-pinjaman ter- sebut di dalam buku Repelita II di masukkan ke dalam pos pinjaman lain pada pemasukan modal netto dan tidak dimasukkan ke dalam angka-angka perkiraan anggaran. Di dalam pelaksanaannya, pinjaman­-pinjaman seperti itu hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan terutama setelah peristiwa Pertamina dan oleh karenanya pembukuan­nya pun dimasukkan ke dalam pos pinjaman pemerintah dan juga ke dalam APBN. Kedua, oleh karena kemampuan absorbsi yang ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Ketiga, oleh karena kemampuan kita yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan laju pembangunan kita lah meminjam kredit-kredit setengah lunak tersebut dalam jumlah yang lebih besar tetapi juga dengan syarat-syarat yang lebih lunak dari yang diperkirakan oleh Repelita II. Keempat, oleh karena adanya pinjaman tunai dalam rangka penyelesaian hutang-hutang pertamina yaang tidak diperkirakan sebe- lumnya dalam Repelita II.
273
 
Dalam Repelita II, dana bantuan direncanakan sebesar US S 2.025 juta dalam empat tahun pertama, di mana bantuan program tidak akan ada lagi mulai tahun 1976/77. Realisasi menunjukkan bahwa dalam periode empat tahun tersebut dan bantuan yang dipergunakan telah berjumlah US $ 2.530 juta. Bantuan program untuk periode empat tahun ini sendiri sudah berjumlah US $ 543 juta. Realisasi ban­tuan proyek juga senantiasa lebih tinggi dari rencana semula. Apabila semula direncanakan bahwa penggunaan bantuan proyek adalah sebesar US $ 325 juta dalam tahun 174/75 kemudian meningkat terus setiap tahunnya menjadi US $ 525 juta dalam tahun 1977/78, ternyata dalam empat tahun tersebut realisasi telah meningkat lebih cepat yakni dari US $ 333 juta dalam tahun 1974/75 menjadi US $ 659 juta dalam tahun 1977/78. jumlah penggunaan bantuan proyek selama  empat  tahun  adalah sebesar US $ 1.987 juta. Pinjaman proyek

lain yang dalam empat tahun pertama direncanakaa sebesar US 542 juta ternyata dapat direalisir sebesar US $ 787 juta. Pinjaman proyek dari negara/badan IGGI yang bersifat setengah lunak ternyata dalam tahun 1975/76 - 1977/78 berjumlah US $ 2.201 juta. Di lain pihak, pinjaman tunai memang tidak diperkirakan dalasn Repelita II tetapi ternyata, diusahakaa dan digunakan sebesar US $ 1.049 juta untuk membayar hutang-hutang luar negeri Pertamina. Proyeksi untuk tahun 1978/79 juga memperkirakan bahwa pinjaman Pemerintah akan me­lebihi perkiraan Repelita II.
Pelunasan pokok pinjaman Pemerintah dalam tahun 1972/73 - 1975/76 berturut-turut adalah US 8 66 juta, US $ 81 juta, US $ 89 juta, dan US 77 juta. (Tabel IV - 1). Dalam tahun 1976/77 jumlah pembayaran tersebut mencapai US $ 166 juta atau meningkat dengan 115,6% dibanding dengan tahun 1975/76. Ke-naikan tersebut terutama disebabkan karena mulai adanya pemba­yaran kembali hutang hutang yang ditanda-tangani setelah bulan Juni 1966. Untuk tahun 1977/78 jumlah pelunasan pokok pinjaman Pe-merintah diperkirakan akan meningkat dengan 213,5 % menjadi US $ 520 juta. Faktor utama darl kenaikan tersebut adalah pelunasan pokok dari pinjaman tunai yang bertalian erat dengan masalah hutang­-hutang luar negeri Pertamina.
Realisasi penggunaan pinjaman yang melebihi rencana mempunyai konsekwensi pelunasan pinjaman (pokok beserta bunganya) yang lebih besar pula. Dalam periode empat  tahun pertama Repelita II pelunas­-an pinjaman diperhitungkan sebesar US $ 743 juta, dengan perincian pelunasan pokok hutang sebesar US $ 408 juta dan bunga sebesar US $ 355 juta. Realisasi menunjukkan bahwa dalam empat tahun ter­sebut pelunasan pinjaman telah mencapai US $ 1.582 juta, dengan perincian pelunasan pokok pinjaman sebesar US $ 852 juta, dan bu- nganya sebesar US $ 730 juta. (Lihat Tabel IV - 1A).

Pelunasan pinjaman ini di dalam tahun 1978/79 juga di pro- yeksikan akan meningkat-dengan-pesat melebihi perkiraan Repelita II oleh karena sebagian besar kredit ekspor yang diperaleh dalam tahun 1975/76 dan 1976/77 mulai jatuh waktunya untuk dicicil.

274

Walaupun jumlah pelunasan pinjaman Pemerintah ini secara absolut melebihi Repelita, II, namun apabila angka-angka perkiraan Repelita II disesuaikan sehingga juga meneakup pelunasan dari pin- jaman-pinjaman setengah lunak yang dibuhukan ke dalam pos pema­sukan modal netto dan apabila dikeluarkan, pelunasan atas kredit tunai maka ternyata bahwa pelunasan pinjaman tersebut sebagai per­sentase terhadap ekspor netto secara-rata-rata di dalam periode Repe-lita II adalah di bawah  perkiraan. Repelita II yang berarti bahwa pin­jaman-pinjaman setengah lunak tersebut telah dapat diusahakan de- ngan syarat-syarat yang lebih lunak dan ekspor telah tumbuh dengan lebih pesat dari yang diperkirakan semula. Hal ini mencerminkan bahwa beban pinjaman  itu juga selalu diusahakan agar tetap berada di dalam batas-batas kesanggupan keuangan negara.
Pemasukan modal lain dalam tahun 1972/73 dan 1973/74 me­nunjukkan pemasukan netto sebesar US $ 480 juta dan US $ 549 juta. (Lihat Tabel IV - 1). Dalam tahun 1974/75 pemasukan modal lain menunjukkan arus netto keluar sebesar US $ 131 juta. Arus netto keluar tersebut terutama disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban Pertamina untuk menyerahkan sebagian dari hasil devisa minyak ke- pada Pemerintah dan adanya pembayaran hutang-hutang jangka pen- dek Pertamina. Dalam tahun 1975/76 arus pengeluaran modal netto adalah sebesar US $ 4.075 juta. Sebab terutan-.a dari defisit yang demi- kian besar itu adalah pembayaran kembali hutang-hutang jangka pen- dek maupun hutang-hutang jangka menengah/panjang Pertamina yang masing-masing berjumlah US $ 1.086 juta dan US $ 382 juta. Dalam tahun 1976/77 pemasukan modal lain menunjukkan arus masuk netto sebesar US $ 38 juta yang berarti suatu perbaikan terhadap tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut terutama disebabkan oleh berkurang- nya pembayaran hutang-hutang jangka pendek Pertamina yang menu- run dari US $ 1.086 Juta menjadi hanya US $ 98 juta dalam tahun 1976/77. Untuk tahun 1977/78 diperkirakan bahwa pemasukan modal lain (netto) akan mengalami surplus sebesar US $ 319 juta.
Dibandingkan dengan Repelita II, realisasi pemasukan netto mo­dal lain seperti diuraikan di atas adalah jauh lebih-keoil dari rencana semula. (Tabel IV - 1A).  Hal  ini t erutama  disebabkan  oleh  karena

275
































hutang-hutang Pertamina seperti yang diuraikan di muka yang memang tddak diperkirakan di dalam Repelita II. Sementara itu perkiraan Repelita II mengenai penggunaan investasi langsung netto selama 5 tahun berjumlah US 3.538 juta. Realisasi diperkirakan sebesar US $ 2.033 juta atau 42,5% di bawah perkiraan. Keadaan ini ter­utama disebabkan kaarena resesi dunia tahun 1974-1975 yang telah menyebabkan lesunya kegiatan ekonomi dan morosotnya pendapatan nasional di negara-negara industri. Sebaliknya pinjaman lain yang da- lam Repelita II diperkirakan akan berjumlah US $ 4.540 juta dari tahun 1974/75 sampai dengan tahun 1978/79, dalam kenyataannya diperkirakan akan mencapai jumlah US $ 2.359 juta. Selisih ini ter- utama disebabkan karena pinjaman untuk proyek-proyek LNG, pe­ngilangan Cilacap, dan proyek baja Krakatau Steel yang juga meng- alami kenaikan harga, dan pinjaman Bank Indonesia.
Setelah diperhitungkan komponen-komponen lain maka secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia dalam tahun 1972/73 dan 1973/74 menunjukkan surplus sebesar US $ 425 juta dan US $ 360 juta sehingga pada akhir Repelita I cadangan devisa telah berjumlah seldtar US $ 1 milyar. Cadangan devisa tersebut kemudian meningkat lagi sehingga mencapai jumlah lebih dari US $ 1,5 milyar. Akan tetapi secara tiba-tiba cadangan devisa merosot dengan pesat sekali sehingga tinggal sekitar US $ 0,5 milyar sebagai akibat langsung dari krisis Pertamina. Cadangan devisa yang dipupuk dengan susah payah dan secara berhati-hati selama bertahun-tahun itu terpaksa dipergunakan untuk membayar kembali hutang-hutang luar negeri Pertamina.
Berkat ketekunan serta kesungguhan dalam mengatasi segala ma­cam akibat krisis Pertamina, termasuk penghematan yang drastis dalam penggunaan devisa, serta berhasilnya kebijaksanaan Pemerintah dalam meningkatkan ekspor (Paket 1 April 1976), maka setelah selama dua tahun berturut-turut  mengalami defisit, dalam tahun 1976/77 neraca pembayaran Indonesia kembali menunjukkan surplus sebesar US $ 1.001 juta. Perkembangan yang sangat menggembirakan ini ma- sih berlangsung dalam tahun 1977/78 sehingga cadangan devisa In­donesia dewasa ini telah melebihi US $ 2,6 milyar yaitu suatu jumlah yang tertinggi yang belum pernah dialami oleh ekonomi Indonesia da- lam waktu-waktu yang lampau.

276

C.   EKSPOR
Usaha peningkatan dan pengembangan ekspor secara terus me­nerus yang disertai dengan perkembangan pasaran internasional yang menguntungkan telah memungkinkan ekspor Indonesia meningkat dengan pesat dalam lima tahun terakhir ini.  Rata-rata pertumbuhan per tahun nilai ekspor sebagai keselnruhan dalam lima tahun tersebut adalah 39,9%, dengan perincian untuk sektor di luar minyak dan sektor minyak masing-masing sebesar 27,4% dan 49,2%. Perkem­bangan ekspor yang diperinci menurut triwulan dan semester dapat dilihat pada Tabel IV-2, Tabel IV-3, dan Grafik  IV - 1.
Meskipun ekspor minyak masih tetap merupakan komponen yang terbesar dalam ekspor Indonesia yaitu rata-rata sebesar 67,3% dengan tingkat pertumbuhan yang juga lebih tinggi, namun ekspor bukan minyak juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Rata-rata nilai ekspor di luar minyak bumi per triwulan menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat. Apabila dalam tahun 1972/73 rata-ratanya baru mencapai US $ 243,5 juta, maka dalam dua tahun terakhir ini telah dapat dicapai atau diperkirakan akan dapat dica-        ­pai jumlah US $ 715,8 juta untuk tahun 1976/77 dan US $ 817,5 juta dalamn tahun 1977/78. Seperti terlihat pada Tabel IV-2, per- kembangan ekspor per triwulan menunjukkan fluktuasi yang men­cerminkan naik. turunnya perekonomian negara-negara maju yang menjadi pasaran utama komoditi ekspor dari Indonesia.
Perkembangan nilai ekspor minyak bumi adalah lebih mantap dibandingkan dengan ekspor di luar minyak bumi, oleh karena harga minyak bumi yang juga lebih mantap dibandingkan dengan komoditi ekspor lainnya. Rata-rata nilai ekspor minyak bumi per smester telah meningkat lebih dari tujuh kali dalam periode lima tahun, yakni dari US $ 482,5 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US $ 3.567,5 juta dalam tahun 1977/78. Kenaikan tersebut mencerminkan kenaikan pada volume ekspor maupun peningkatan harga terutama dalam         tahun-tahun 1973/74 dan 1974/75.
Dalam nilai ekspor di luar minyak bumi, kayu selalu menduduki tempat  teratas.   Nilai  ekspor  kayu   tertinggi  dicapai  dalam  tahun

277

1976/77 yaitu sebesar US $ 881,9 juta dengan volume 15,7 juta ton. Angka tersebut menunjukkan kenaikan nilai sebesar 67,4% dan ke­naikan volume sebesar 38,1 % dibandingkan dengan tahun sebelum­nya. Kenaikan nilai ekspor kayu tersebut selain oleeh karena kenaikan volume ekspor juga disebabkan oleh kenaikan harga kayu sebesar 21,2%. Untuk tahun 1977/78 diperkirakan akan terjadi sedikit pe- nurunan baik dalam volume maupun nilai ekspor kayu masing-masing dengan 7,7 % dan 3,3 % dibandingkan dengan tahun 1976/77, akan tetapi masih tetap menempati kedudukan teratas. Selama Repelita I ekspor kayu tertinggi tercapai dalam tahun 1973/74 yaitu sebanyak 15,7 juta ton dengan nilai US $ 720,4 juta.
Ekspor karet dalam tahun 1976/77 juga merupakan yang ter­tinggi selama Repelita II yang sedang berjalan yaitu 889,5 ribu ton dengan nilai US $ 575,6 juta, yang berarti suatu peningkatan sebesar 5,1 % untuk volume dan 50,9% untuk nilai dibandingkan dengan ta­hun sebelumnya. Tingginya nilai ekspor tersebut terutama disebab­kan oleh meningkatnya harga karet di  pasaran dunia yakni sebesar 43,6% serta perbaikan mutu karet ekspor. Sebagaimana diketahui dalam tahun terakhir Repelita I volume ekspor karet adalah 901,7 ribu ton akan tetapi nilainya hanya US $ 484,7 juta. Untuk tahun 1977/78, seperti halnya dengan kayu, diperkirakan ekspor karet akan mengalami penurunan dalam volume dan nilai masing-masing dengan 7,1% dan 6,7%.

Sementara itu kenaikan harga kopi di pasaran dunia yang sangat menguntungkan-mengakibatkan meningkatnya nilai ekspor kopi dalam .tahum 1976/77 dengan 195,2% walaupun volume, ekspor hanya naik dengan-0,1% saja. Kenaikan harga kopi yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh berkurangnya penawaran kopi.akibat-kegagalan pa- nen kopi di Brazilia serta penurunan penawaran dari beberapa negara pengekspor kopi. Kenaikan volume serta nilai ekspor kopi diperkira­kan masih dapat dicapai dalam tahun 1977/78 masing-masing dengan 20,4% dan 72,6% menjadi 171,0 ribu ton dengan nilai US $ 569,5 juta. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa dalam tahun terakhir Repelita I ekspor kopi hanya mencapai 95,8 ribu ton dengan

278


nilai US $ 79,0 juta. Dengan demikian maka dalam tahun 1977/78, kopi menduduki tempat kedua setelah kayu dalam urutan ekspor di luar minyak.
Ekspor timah menempati urutan keempat setelah karet dalam tahun 1977/78. Dibandingkan dengan tahun 1973/74 ekspor timah tahun 1974/75 mengalami kenaikan volume dan nilai masing-masing dengan 12,4% dan 69,8%. Setelah mengalami penurunan dalam ta-hun 1975/76 maka ekspor timah dalam tahun 1976/77 meningkat lagi dengan 21,5% untuk volume dan 14,3% untuk nilai sehingga mencapai 25,4 ribu ton dengan nilai US $ 183,1 juta. Untuk tahun 1977/78 nilai ekspor timah diperkirakan meningkat dengan 7,6% menjadi US $ 194,8 juta walaupun volume ekspor diperkirakan me­nurun dengan sekitar 5,5% menjadi 24,0 ribu ton.
Ekspor teh, lada dan tembakau walaupun relatif kecil, akan tetapi mencatat perkembangan yang menggembirakan terutama se-bagai akibat keadaan harga di pasaran dunia. Nilai ekspor teh dalam tahun 1974/75 naik dengan 59,0% dibandingkan dengan tahun 1973/74 walaupun volumenya hanya meningkat dengan 11,6%. Perkembangan selama 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan nilai ekspor teh sebesar 27,6% dalam tahun 1976 / 77 dan diperkira- kan sebesar 103,6% dalam tahun 1977/78. Ekspor lada menghadapi persaingan yang kuat akan tetapi dalam tahun 1976/77 nilai ekspor lada meningkat dengan 121,9% dengan kenaikan volume 98,8%. Untuk tahun 1977 / 78 diperkirakan ekspor lada mencapai 37,0 ribu ton dengan nilai US $ 77,1 juta yang berarti meningkat dengan ma- sing-masing 10,1% dan 40,7%. Dalam hal tembakau, peningkatan yang sangat besar diperkirakan terjadi dalam tahun 1977/78 sehingga mencapai 41,0 ribu ton dengan nilai US $ 81,1 juta atau masing­-masing meningkat dengan 92,5% dan 97,8%.
Ekspor barang-barang lainnya kecuali kopra yang sudah tidak diekspor lagi, pada umumnya menunjukkan suatu peningkatan seperti hewan dan hasil hewan lainnya, hasil tambang di luar minyak serta biji kelapa sawit.  Adapun perkembangan volume dan nilai ekspor di luar minysk bumi. beserta perkembangan harga-harganya dapat dilihat pada Tabel IV-6, Tabel IV-7, dan Grafik IV-2 serta Grafik IV-3.

279

TABEL IV – 6
VOLUME DAN NILAI BEBERAPA BAHAN EKSPOR DI LUAR MINYAK BUMI, 1972/73 – 1977/78 1)
(volume dalam ribuan ton dan nilai dalam jutaan US dollar)
1) Nomor dalam kurung adalah urutan menurut besarnya nilai ekspor pada tahun yang bersangkutan
2) Angka diperbaiki
3) Angka sementara




280 a

TABEL IV – 6A
EKSPOR MENURUT REPELITA II DAN REALISASINYA,
1974/75 – 1978/79
(dalam jutaan US dollar)




281

GRAFIK IV – 3
NILAI BEBERAPA BAHAN EKSPOR DI LUAR MINYAK BUMI,
1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)


282

(lanjutan grafik IV – 3)




283

(lanjutan grafik IV – 3)




284

(lanjutan grafik IV – 3)





285


(Lanjutan Grafik IV – 3)



286

TABEL IV – 7
HARGA BEBERAPA JENIS BARANG EKSPOR, 1)
1972/73 – 1977/78


287


GRAFIK IV – 4
HARGA BEBERAPA JENIS BARANG EKSPOR,
1972/73 – 1977/78



288


(sambungan grafik IV – 4)



289


(sambungan grafik IV – 4)



290

Kecuali untuk tahun 1975/76, realisasi tahunan nilai total ekspor bruto selalu dapat melampaui perkiraan Repelita II oleh karena ke­kurangan pada satu kelompok barang ekspor dapat diimbangi oleh kelebihan pada kelompok lainnya. Misalnya dalam tahun 1974/75 realisasi ekspor di luar minyak bumi adalah lebih rendah dari per- kiraan Repelita II, yakni US $ 2 033 juta dibandingkan dengan US $ 2.046 juta. Barang tambang di luar minyak bumi berhasil melam-
paui
sasarannya yakni US $ 296 juta dibandingkan dengan US $ 181 juta, sedangkan barang hasil pertanian dan industri lebih kecil yakni US $ 1.737 juta dibandingkan dengan US $ 1.865 juta. Kekurangan pada ekspor di luar minyak bumi dalam tahun 1974/75 tersebut ter-
nyata dapat diimbangi oleh kelebihan pada ekspor minyak bumi.
Ekspor untuk masing-masing kelompok barang tersebut di dalam
tahun 1978/79 juga diproyeksikan akan melebihi perkiraan Repelita II kecuali barang tambang di luar minyak. Secara keseluruhan ke­kurangan dalam saatu tahun dapat diimbangi pula dengan kelebihan
dari tahun yang lain sehingga nilai ekspor bruto seluruhnya selama 5 tahun  melebihi  perkiraan  Repelita  II  (Lihat Tabel IV-6A).

D. IMPOR

Dengan meningkatnya kegiatan produksi dan investasi serta na­iknya konsumsi sebagai akibat dari peningkatan pendapatan masyara­kat, maka bertambah  besar pulalah kebutuhan akan impor bahan baku/penolong, barang modal, maupun barang konsumsi. Seperti telah disebutkan di muka, nilai impor f.o.b. telah meningkat dari US $ 1.651 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US $ 8.128 juta dalam tahun 1977/ 78. Nilai impor di luar minyak bumi meningkat dari US $ 1.492 juta dalam tahun 1972 /73 menjadi US $ 6.410 juta dalam tahun 1977/78. sedangkan impor sektor minyak meningkat dari US $ 159 juta men-jadi US $ 1.718 juta. Hal ini berarti bahwa impor telah meningkat dengan rata-rata 37,6% per tahun dalam periode tersebut, dengan pe-rincian sektor di luar minyak bumi meningkat dengan 33,8% dan sektor minyak sebesar 61,0%. Peningkatan nilai impor sektor minyak yang besar dalam tahun 1976/77 antara lain berhubungan dengan pe- laksanaan proyek pengilangan Cilacap.


291

Impor barang konsumsi yang sudah mulai turun dalam tahun 1974/75 dan 1975/76, dalam tahun 1976/77 meningkat lagi dengan 59,3% menjadi US $ 1.259,2 juta terutama karena meningkatnya impor beras sebagai salah satu komponen impor pangan (Tabel IV - 9). Impor pangan dalam tahun tersebut telah naik dengan 63,9% di­bandingkan dengan tahun 1975/76 sedangkan impor barang konsumsi bukan pangan meningkat dengan 52,7% sehingga masing-masing men­capai US $ 764,3 juta dan US $ 494,9 juta. Impor beras dalam tahun 1976/77 mencapai US $ 386,4 juta sedangkan impor bahan makanan lainnya adalah US $ 165,7 juta. Impor tekstil mencatat kenaikan se­besar 80,0% sehingga menjadi US 8 42,3 juta. Untuk tahun 1977/78 impor barang konsumsi diperkirakan akan meningkat yang terutama disebabkan oleh kenaikan impor beras. Sampai dengan bukan Septem­ber 1977 realisasi dari impor. beras tersebut adalah sebesar US $ 163,1 juta, dan pada periode selanjutnya akan meningkat lebih besar lagi walaupun dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan ta­hun 1976/77.
Kecuali untuk benang tenun kapas, pupuk dan semen, impor bahan baku dan penolong menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Nilai impor bahan baku/penolong telah naik dari US $ 658,2 juta dalam tahun 1972/73 menjadi US S 1.292,4 juta dalam tahun 1976/77. Peningkatan terbesar terjadi dalam tahun 1974/75 yakni dari US $ 1.167,2 juta menjadi US S 2.102,6 juta disebabkan kenaikan yang sangat besar impor pupuk yakni dari US $ 235,4 juta menjadi US S 1.108,2 juta, untuk menambah cadangan pupuk di da- lam negeri. Dalam tahun berikutnya, impor pupuk turun dengan dras­tis yakni menjadi US S 89,3 juta, sehingga nilai impor-bahan baku/ penolong menjadi US $ 1.191,6 juta. Impor pupuk terus menurun ka- rena meningkatnya produksi dalam negeri, bahkan Indonesia telah mulai dapat mengekspor pupuk. Impor kapas kasar menunjukkan fluktuasi, akan tetapi impor benang tenun kapas selalu menurun se­-tiap tahunnya dengan meningkatnya produksi di dalam negeri. De­mikian pula halnya dengan semen. Dengan semakin meningkat pro­duksi di dalam negeri, maka meskipun kebutuhan akan semen mening­kat dengan pesat sekali akan tetapi impor semen secara bertahap dapat diperkecil. Untuk kelompok bahan baku dan  penolong  ini  nilai

292

impor yang  meningkat dengan mantap adalah impor bahan kimia untuk industri dan besi beton.
Impor barang modal mulai ntengalami penurunan dalam tahun 1976/77 setelah senantiasa meningkat dalam tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi terutama pada impor aparat penerima dan petnancar dari US $ 525,5 juta menjadi US $ 124,1 juta dalam tahun 1976/77. Secara keseluruhan impor barang modal selama tahun 1974/ 75 dan 1975/76 mencapai US $ 1.190,8 juta dan US $ 2.641,2 juta atau masing-masing naik dengan 52,7% dan 121,8% dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi mulai tahun 1976/77 mengakibatkan turunnya peranan impor barang modal ter- hadap keseluruhan impor di luar minyak dari 57,1 % dalam tahun 1975/76 menjadi sekitar 39,6% dalam tahun 1976/77. (Lihat Tabel IV - 8, Tabel IV - 9 dan Grafik IV - 5).
Seperti telah disebatkan pada bagian perkembangan neraca pem- bayaran, realisasi impor ternyata melebihi perkiraan Repelita II (lihat Tabel IV - IA)
Dilihat dari segi kontposisi impor di luar minyak dan gas bumi, realisasi impor ternyata tidak berjalan selancar yang diduga semula. Persentase impor barang konsumsi yang semula diperkirakan dapat turun setiap tahunnya dari 27,7% dalam tahun 1974/75 menjadi tinggal 21,9% dalam tahun 1977/78, ternyata dalam dua tahun per-tama telah ditekan menjadi 17,1% saja. Akan tetapi dalam dua tahun berikutnya menunjukkan kenaikan menjadi 29,8% untuk  tahun 1976/ 77 dan 26,1 % dalam tahun 1977/78. Dalam hal impor bahan baku/ penolong, kecuali untuk tahun 1974/75 realisasi selalu berada di ba-wah rencana. Kekecualian untuk tahun 1974/75 disebabkan besar-nya impor pupuk. Untuk impor barang modal, realisasi menunjukkan fluktuasi yang besar.  Realisasi untuk tahun 1974/75 sebagai persen-tase adalah kecil karena besarnya impor pupuk, sedangkan untuk ta­-hun 1975/76 realisasi adalah jauh lebih besar dari rencana karena besarnya impor dalam rangka proyek Palapa. Namun apabila diambil persentase rata-rata selama 1974/75-1977/78 maka impor barang konsumsi adalah 23,8% dibandingkan dengan perkiraan Repelita II sebesar  23,4%  sedangkan  impor  bahan baku/penolong adalah 34,7%

293

TABEL IV - 8
PERKEMBANGAN IMPOR TANPA MINYAK BUMI
MENURUT GOLONGAN EKONOMI  ¹)
1972/73 - 1977/78
(dalam persentase)

Golongan Ekonomi
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78 ³)



30,8
33,9
22,0
17,1
29,8
26,1
1.
Barang Konsumsi

2.
Bahan Baku/Penolong
38,3
39,6
49,8
25,8
30,6
32,7

3.
Barang Modal
30,9
26,5
28,2
57,1
39,6
41,2


Jumlah:

        100,0
       100,0
      100,0
   100,0
    100,0
100,0

1)   Berdasarkan pembukaan L/C.
2)   Angka diperbaiki
3)   Angka sementara April sampai dengan September.




294

GRAFIK  IV - 8

PERKEMBANGAN IMPOR TANPA MINYAK BUMI

MENURUT GOLONGAN EKONOMI  ¹)
1972/73 - 1977/78
(dalam persentase)

Text Box: 295295

TABEL IV – 8A
KOMPOSISI IMPOR TANPA MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT REPELITA II DAN
REALISASINYA, 1974/75 – 1978/79
(dalam persentase)
1)       Realisasi sampai dengan bulan Septbmber 1977.






296


 
TABEL IV – 9
PERKEMBANGAN IMPOR DI LUAR MINYAK BUMI MENURUT
GOLONGAN EKONOMI, 1) 1972/73 – 1977/78
(c.i.f. dalam jutaan US dollar)


297


297
 



atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan Repelita II sebesar 32,5%. Sisanya adalah impor barang modal yang ternyata sedikit lebih ren­-dah dari perkiraan semula. (Lihat Tabet IV - 8 A)

E.   PERKEMBANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERIN­TAH
Pemerintah menyadari bahwa untuk dapat menunjang pening­-katan laju pertumbuhan ekonomi di samping penerimaan devisa dari hasil ekspor diperlukan tambahan penyediaan devisa bagi keperluan pembiayaan impar berupa dana luar negeri sebagai pelengkap dana dalam negeri, untuk mendapatkan teknologi yang lebih baik dan maju serta keahlian dan ketrampilan berusaha.
Kebijaksanaan Pemerintah untuk memanfaatkan pinjaman/ban­tuan luar  negeri dimaksudkan untuk melengkapi faktor-faktor pro­duksi yang belum cukup tersedia di dalam negeri. Pedoman Peme­-rintah dalam hal ini adalah bahwa pinjaman/bantuan luar negeri tersebut di atas akan dimanfaetkan dengan sebaik-baiknya dan se­panjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus ke­pada negara-negara pemberi pinjaman/bantuan. Sesuai dengan pe­doman tersebut Pemerintah senantiasa berusaha untuk mencari pin­jaman-pinjaman luar negeri tersebut hanya sebagai pelengkap dan sesuai dengan kemampuan serta dengan syarat-syarat yang tidak ter­lampau keras agar tidak merupakan beban yang berat di kemudian hari.
Kebijaksanaan yang dianut Pemerintah jelas tercermin di dalam pelaksanaan persetujuan pinjaman Pemerintah baik ditinjau dari ke­ras lunaknya pinjaman maupun dari sudut penggunaannya serta be­ban yang diakibatkan karena adanya pinjaman tersebut.
Sampai dengan tahun 1974/75 seluruh pinjaman luarr negeri Pe­merintah berasal dari negara-negara/badan anggota IGGI dan de­-ngan syarat-syarat yang lunak. Persetujuan pinjaman yang diterima dalam tahun 1972/73 - 1974/75 berturut-turut adalah sebesar US $ 823,1 juta, US $ 856,1 juta, dan US $ 1.131,5 juta. Dilihat dari komposisinya, bantuan tersebut mengalami pergeseran yakni dari bantuan   program  (devisa  kredit  dan  bantuan  pangan)  ke   bantuan

298

proyek. Apabila sampai dengan tahun 1972/73 bantuan proyek ma-sih berada di bawah 50% maka mulai tahun 1973/74 bantuan ter­sebut meningkat menjadi 60,4% dan kemudian menjadi 83,6% da­lam tahun 1974/75.
Mulai tahun 1975/76, di samping pinjaman lunak yang diper- oleh dalam rangka IGGI, Indonesia juga memperoleh pinjaman se- tengah lunak dan komersiil (untuk pwyek dari IGGI, terutama da­lam bentuk kredit ekspor dan bukan IGGI serta pinjaman tunai di luar IGGI).
Sebagaimana diketahui dalam tahun 1974/75 harga minyak bumi mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada waktu itu diper­kirakan bahwa neraca pembayaran Indonesia akan mengalami per­-kembangan yang lebih menggembirakan dan oleh karena langkanya dana-dana pinjaman lunak di satu pihak dan kebutuhan kita untuk meningkatkan laju pembangunan di lain pihak maka kita mulai men­jajagi untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman yang bersifat kurang lunak. Usaha tersebut ternyata baru mulai dapat direalisasikan da- lam tahun 1975/76 dan dalam bentuk kredit ekspor namun oleh karena masalah Pertamina yang kemudian mengganggu keadaan ne-raca pembayaran maka jumlah kredit ekspor tersebut kemudian di­kurangi dalam tahun 1977/78.
Sebagai akibat , dari perkembangan baru tersebut, semenjak ta­hun 1975/76 komposisi pinjaman luar negeri Indonesia mengalami perubahan-perubahan. Jumlah persetujuan pinjaman yang diperoleh dalam tahun 1975/76 adalah US $ 4.314,0 juta. Dari jumlah tersebut sebesar US $ 2.126,8 juta adalah persetujuan pinjaman-pinjaman yang bersifat setengah lunak dan komersiil. Selain daripada itu ada sejumlah US $ 1.048,8 juta berupa pinjaman tunai yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan keuangan Pertamina. Perlu dikemukakan disini bahwa jumlah persetujuan tersebut. baru menjadi beban kita setelah kita menggunakannya. Angka-angka penggunaan inilah yang digambarkan dalam neraca pembayaran.
Dalam tahun 1976/77 jumlah persetujuan luar negeri Peme­-rintah berjumlah US $ 2.401,8 juta yang. terdiri dari pinjaman da-lam rangka IGGI sebesar US $ 1.680,7 juta dan diluar IGGI US $ 721,1  juta.  Sebagian  besar  (67%)  dari  persetujuan  pinjaman  dalam


299
 


rangka 1GGI tersebut berasal dari pinjaman lunak dan 33% berupa pinjaman setengah lunak, dibandingkan dengan 40% berupa pin-jaman lunak dan 60% berupa pinjaman tidak lunak dalam tahun 1975/76.
Persetujuan pinjaman selama semester 1977/78 yang berupa pinjaman lunak dalam rangka IGGI antara lain berasal dari Bank Dunia US $ 550,0 juta, jepang US $ 202,3 juta, Bank Pembangunan Asia US $ 150,0 juta dan Amerika Serikat US S 135,4 juta. Pinjaman kurang lunak dalam rangka IGGI berasal dari Perancis sebesar US $ 130,4 juta. (Lihat Tabel IV-10, Tabel IV-II, Tabel IV-12 dan Grafik  IV-6)
Sebagaimana dapat dilihat darii tabel IV-13 maka jumlah pem­bayaran hutang pokok dan bunga sejak tahun 1973/74 menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Seperti telah disinggung di atas, sebab utama dari peningkatan tersebut adalah mulai adanya pembayaran kembali hutang-hutang baru (pinjaman-pinjaman yang ditanda tanga­ni setelah 30 )uni 1966). Perlu dikemukakan pula bahwa kenaikan pembayaran pokok dan bunga untuk tahun 1977/78 terutama dise­babkan oleh pembayaran kembali pinjaman tunai yang bertalian erat dengan masalah Pertamina. Bila dinyatakan sebagai persentase dari penghasilan devisa ekspor minyak bumi (netto) dan ekspor di luar minyak bumi maka pelunasan pinjaman Pemerintah tersebut diper­kirakan akan mencapai 10,9% dalam tahun 1977/78 dibandingkan dengan 6,2 dalam tahun sebelumnya.
Dibandingkan dengan Repelita II, realisasi pelunasan pinjaman Pemerintah sebagai persentase terhadap ekspor mulai tahun 1975/76 sudah melebihi perkiraan Repelita II (lihat Tabel IV-13A) oleh karena faktor-faktor yang telah disebutkan di muka yaitu antara lain oleh karena perbedaan cara pembukuan pinjaman-pinjaman setengah lunak, oleh karena perbedaan di dalam jumlah kredit ekspor yang diperoleh dan oleh karena adanya pinjaman tunai. Namun setelah diadakan penyesuaian mengenai cara Pembukuan dan setelah di­pisahkan pinjaman tunai maka walaupun di dalam perkembangan tahunannya masih terdapat perbedaan oleh karena perbedaan pola realisasi namun secara rata-rata selama periode Repelita II beban pelunasan ternyata masih lebih rendah dari perkdraan Repelita II.

300

TABEL IV – 10
PERKEMBANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH 1)
1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)


301


GRAFIK IV – 6
PERKEMBANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH DALAM
RANGKA IGGI 1), 1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)
1) Tidak termasuk pinjaman setengah lunak dan komersiil (untuk proyek)





302


TABEL IV – 11
KOMPOSISI PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH 1)
1972/73 – 1977/78





303


TABEL IV – 12
PERSETUJUAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH
1972/73 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)


304
304
 




TABEL IV - 13
PELUNASAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH,
1972/73 - 1977/78
(dalam jutaan US dollar)
1)  Pokok dan bunga pinjaman Pemerintah.
2)  Termasuk ekspor minyak bumi atas dasar netto.
3)  Angka perkiraan.
4)  Termasuk gas bumi (LNG)









305
 
 



Pelunasan  Pinjaman ¹)
Nilai Ekspor   2)
Prosentase dari Nilai  Ekspor
Tahun
Repelita II
3)
Realisasi 4))
Repelita II
Realisasi
Repelita II  3)
Realisasi  4)
1974/75
148
147
4.482
4.671
3,3
3,1
1975/76
170
204
4.810
5.011
3,5
4,1
1976/77
200
406
5.200
6.573
3,8
6,2
1977/78  6)
225
825
5.850 5)
7.589  5)
3,8
10,9
1978/79 7)
255
1.236
6.750 5)
8.116  5)
3,8
15,2
Text Box: 306TABEL IV – 13A
PELUNASAN PINJAMAN LUAR NEGERI MENURUT  REPELITA  II  DAN
REALISASINYA,
1974/75 – 1978/79
(dalam jutaan US dollar)

1)     Pokok dan bunga pinjaman Pemerintah.
2)     Termasuk ekspor minyak atas dasar netto.
3)     Tidak termasuk pelunasan atas pinjaman-pinjaman setengah lunak seperti kredit ekspor juga tidak termasuk pelu­nasan atas pinjaman tunai.
4)     Termasuk pelunasan atas pinjaman-pinjaman setengah lunak sepert kredit ekspor dan termasuk pelunasan atas pinjaman tunai.
5)     Termasuk gas bumi (LNG).
6)     Pelunasan pinjaman dan nilai ekspor adalah perkiraan sementara.
7)     Pelunasan pinjaman dan nilai ekspor adalah angka proyeksi.

{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment